Setiap hari jutaan manusia berjejalan masuk dan keluar wilayah DKI Jakarta untuk berkarya, mencari sesuap nasi dan berlian, mencopet, mengemis, mengatur negara dan kembali ke rumah tanpa sepenuhnya tergantung pada fasilitas transportasi umum yang seharusnya disediakan dan diatur oleh pemerintah, seperti bis kota, angkot, dan kereta api.

Kegagalan sebuah sistem pemerintahan daerah menangani dan menyediakan transportasi publik di Jakarta serta terjadinya pembiaran oleh pemerintah pusat, ternyata tidak menyurutkan semangat dan kreativitas publik untuk terus beraktivitas dan bergerak demi kepentingan perut dan keluarga, meski tanpa angkutan umum yang baik, nyaman, aman dan terjadwal.

Selengkapnya: http://www.detiknews.com/read/2011/04/19/090810/1620350/103/-omprengan–moda-transportasi-umum-nirpemerintah