Penundaan pelaksanaan sistem electronic road pricing (ERP) semakin memperparah kemacetan Ibu Kota. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, penundaan tersebut menghambat rencana penanggulangan kemacetan.

Pembatasan penggunaan kendaraan melalui ERP merupakan salah satu bagian dari pola transportasi makro (PTM) yang dikembangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. “Kebutuhan penerapan ERP sudah sangat mendesak karena persoalan kemacetan yang semakin parah di Jakarta. Tapi, pemerintah pusat malah baru akan mengeluarkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) pada akhir tahun.

Selengkapnya:http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/394798/