Peraturan Pemerintah (PP) jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), akan disatukan dengan PP pembatasan angkutan berat di jalan tol dalam kota. Sehingga, payung hukum mengenai pembatasan angkutan berat dan ERP akan keluar secara bersamaan.

"Itu (pembatasan angkutan berat) sudah masuk di PP ERP. Ada pengaturan-pengaturan pembatasan lalulintas. Ini akan menjadi bagian dari manajemen lalu lintas dan angkutan. Sudah dalam satu PP ERP, karena pembatasan itu juga termasuk rekayasa lalulintas," ujar Kepala Humas Kementrian Perhubungan RI, Bambang S Ervan di Jakarta, Kamis, 12 Mei 2011.

Selengkapnya:http://metro.vivanews.com/news/read/219913-aturan-erp-dan-pembatasan-truk-disatukan