Share this
Hidayat berjanji akan memperluas kegiatan Car Free Day, dan membuat Jakarta lebih hijau.
VIVAnews – Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Hidayat Nur Wahid, mengikuti kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Minggu 29 April 2012. Hidayat dan calon wakilnya, Didik Rachbini, menikmati hari bebas berkendara dengan mengayuh sepeda dan jogging.
Mantan Ketua MPR RI periode 2004-2009 itu mengaku gemar berolahraga. "Kami bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama berolahraga. Semoga ini dapat meningkatkan semangat olahraga dan kepemudaan," ujar Hidayat.
Dalam kesempatan itu, Hidayat berjanji akan memperluas kegiatan Car Free Day, membuat Jakarta lebih hijau, dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi.
Menurut dia, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkendara sehat dan menggunakan fasilitas umum dengan baik.
Hidayat menuturkan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh macet di Jakarta mencapai Rp43 triliun per tahun. "Karenanya tidak harus serta merta gubernur mendapatkan pelimpahan masalah ini, masyarakat pun harus ikut menyelesaikan kemacetan," ujarnya.
Hal yang diperlukan untuk mengatasi ini adalah dengan memperbanyak angkutan massal yang nyaman, seperti KRL eksekutif. Dengan demikian warga yang tinggal di daerah penyangga dapat memarkir mobilnya di stasiun. "KRL dipastikan nyaman, dan akan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor untuk membuat proyek ini, sehingga kemacetan akan berkurang," tutur Hidayat.
"Perlu juga dibangun park and ride, di mana parkir kendaraan sebelum masuk ke Jakarta, dan difasilitasi dengan TransJakarta," dia menambahkan.
Hidayat mengakui lamanya waktu tunggu TransJakarta sangat menyusahkan warga. Untuk itu, rencananya dia akan menambah dua kali lipat unit bus dari yang ada saat ini. "Kualitas akan ditingkatkan, koridor busway akan ditambah dan kereta api diberikan 940 rangkaian, di mana saat baru ditambah 20 KRL," ujar anggota Komisi V DPR itu.
Source :
http://metro.vivanews.com/news/read/308695-hidayat–jakarta-butuh-ruang-gerak-publik