Metrotvnews.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan mensubsidi tarif angkutan massal kereta cepat ringan, Light Rail Transit (LRT). Rencananya, tarif LRT dipatok Rp15 ribu dan akan bertambah sesuai jarak tempuh penumpang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, tidak adanya subsidi melalui Public Service Obligation (PSO) karena LRT menyasar pengguna kelas menengah. Selain itu, Ahok ingin PSO difokuskan untuk tarif bus TransJakarta.

“Kami hitung seperti apa dan LRT untuk kelas menengah. Tidak ada PSO,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2015).

Pemerintah DKI berencana mengajukan anggaran Rp3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016 untuk membangun LRT. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengatakan, anggaran itu diharapkan dapat mempercepat pembangunan LRT yang ditargetkan selesai 2019.

“Kami usulkan anggaran bangun LRT Rp3 triliun,” kata Heru, Rabu 17 Juni.

Sebelum Pemprov DKI mengajukan anggaran pembiayaan proyek LRT, rencana pembangunan LRT akan dipresentasikan ke DPRD DKI Jakarta. Sesuai aturan, seluruh pembangunan infrasktruktur yang menggunakan APBD harus diketahui dan mendapatkan persetujuan DPRD DKI.

Rencananya, LRT memiliki tujuh koridor, tahap awal dibangun dua koridor, yakni koridor 1 yang melayani rute Kelapa Gading sampai Kebayoran Lama, dan koridor 7 melayani rute Bandara Soekarno-Hatta sampai Kemayoran.

FZN