Sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia. Sebagai upaya menekan emisi, program percepatan mobilitas elektrik sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan didukung oleh beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan mengenai kendaraan listrik. Namun masih banyak aspek-aspek yang belum tersentuh dan menyebabkan adanya celah dalam kebijakan mengenai kendaraan listrik yang harus segera ditangani. Dalam rangka mendukung upaya transisi DKI Jakarta menuju mobilitas elektrik yang telah dijalankan sejak Maret 2020, pada 26-28 Agustus 2020, ITDP bersama dengan Asian Development Bank dan United Nation Climate Technology Centre & Network mengadakan lokakarya mengenai Mobilitas Elektrik yang bertajuk “In-Search of Better E-Mobility Policies in Indonesia“.

Lokakarya yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom ini terbagi menjadi rangkaian sesi paparan dari berbagai narasumber baik nasional maupun internasional serta sesi diskusi yang membahas mengenai perkembangan dan kebutuhan mobilitas elektrik di Indonesia, di negara-negara lain serta tantangan juga peluang dalam implementasi mobilitas elektrik termasuk bus listrik. Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari instansi dan badan-badan pemerintah pusat maupun daerah, operator dan perusahaan manufaktur transportasi, dan pemangku kepentingan terkait ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang mengenai kebijakan mobilitas listrik dan mendapatkan masukan terkait regulasi dan kebijakan dari para pemangku kepentingan

Hari Pertama: Mobilitas Elektrik di Indonesia

Diskusi pada hari pertama lokakarya berfokus pada pengenalan terhadap mobilitas elektrik dan informasi seputar implementasi mobilitas elektrik di negara-negara lain. Selain itu, para peserta juga membahas mengenai kesenjangan peraturan mengenai perkembangan mobilitas elektrik yang terkait dengan insentif, bahan bakar dan aspek lingkungan. Berikut merupakan pembicara dan topik paparan pada hari pertama:

• Introduction to E-Mobility: Global Trends and Consideration for Indonesia (Geoff Morrison – CADMUS)
• Transport Policy Review: Indonesia Context and Gaps (Faela Sufa – ITDP Indonesia)

Unduh materi paparan dan rekaman lokakarya hari pertama “In-Search of Better E-Mobility Policies in Indonesia” di tautan ini!

Hari Ke-2: Kebutuhan Infrastruktur Mobilitas Elektrik

Pada hari kedua, diskusi mengenai tantangan infrastruktur mobilitas elektrik dipantik dengan paparan Li Shanshan (ITDP China), mengenai kunci keberhasilan pembangunan Infrastruktur Pengisian Daya untuk mobilitas elektrik dan potensi hambatan kebijakan dalam konteks nasional & lokal. Para peserta juga membahas pentingnya mendukung program ini dengan komitmen dan konsensus bersama dari semua pemangku kepentingan terkait percepatan penyebaran mobilitas & bus elektrik.

Unduh materi paparan dan rekaman lokakarya hari Ke-2 “In-Search of Better E-Mobility Policies in Indonesia” di tautan ini!

Hari Ke-3:

Setelah sesi paparan yang diisi oleh Jürg Grütter (Grütter Consulting) mengenai skema dan model-model yang bisa diterapkan di untuk transportasi publik di Indonesia yang akan menggunakan bus elektrik, para peserta berdiskusi mengenai tantangan utama untuk menggunakan bus listrik dari perspektif teknologi, investasi, dan pengoperasian bus harian beserta kekhawatiran dari posisi mereka masing-masing. Para operator dan perusahaan manufaktur bus yang tergabung di sesi hari ini juga turut berkomitmen untuk mempercepat penggelaran bus listrik di masa mendatang, kembangkan tindakan konkret berikutnya merencanakan dan berkolaborasi untuk mendukung program.

Unduh materi paparan dan rekaman lokakarya hari Ke-3 “In-Search of Better E-Mobility Policies in Indonesia” di tautan ini!

Lokakarya ini telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan dan aksi dari berbagai instansi yang akan menjadi dasar dari langkah selanjutnya perkembangan mobilitas elektrik di Indonesia. Selanjutnya, ITDP Indonesia akan melanjutkan bantuan teknis kepada DKI Jakarta dengan mempersiapkan roadmap implementasi bis listrik di DKI Jakarta dan kebijakan terkait kendaraan listrik untuk seluruh Indonesia.