Sejak 2016, ITDP telah mendampingi pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan transportasi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pendampingan tersebut berawal dari penyusunan rekomendasi pengembangan angkutan massal Bus Rapid Transit (BRT) dan non-motorized transportation (kendaraan tidak bermotor) dan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen As Is untuk menilai pelayanan Trans Semarang dengan menggunakan Peraturan walikota No 3 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLU UPTD pada tahun 2019. Pada tahun 2021 hingga 2022, ITDP pendampingan ITDP di semarang dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan bertajuk “Mobilitas Inklusif Kota Semarang”, yang didukung oleh Die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI). Kegiatan ini juga menghidupkan kembali kerjasama ITDP dan Semarang setelah ITDP sempat menunda kegiatannya di semarang selama dua tahun akibat Pandemi Covid-19.
Mobilitas Inklusif Kota Semarang bertujuan untuk mendukung Pemerintah Kota Semarang dalam menginisiasi dan menerapkan sistem transportasi perkotaan yang inklusif terutama bagi kelompok rentan yakni, perempuan, anak, orang lansia, dan penyandang disabilitas. Keluaran utama dari kegiatan Mobilitas Inklusif Kota Semarang merupakan dokumen Rekomendasi Mobilitas Inklusif Kota Semarang dengan serta dokumen pendukung yakni dokumen Proses Perencanaan Mobilitas Inklusif Semarang dan Konsensus Menuju Semarang Kota untuk Semua. Guna memastikan rekomendasi yang mencakup ragam kebutuhan, pelibatan perwakilan ragam kelompok rentan dilakukan pada setiap tahap penyusunan rekomendasi.
Ruang lingkup dokumen rekomendasi berfokus kepada konsep desain halte dan armada Trans Semarang, serta fasilitas pejalan kaki, untuk mencakup rekomendasi pada setiap tahapan perjalanan individu perkotaan. Sebelum rekomendasi disusun, survei lapangan dan studi pendahuluan dilakukan untuk menganalisis kondisi eksisting Kota Semarang. Parallel dengan analisis tersebut, berbagai diskusi dengan penumpang Trans Semarang, yakni perempuan dan anak-anak dilakukan untuk mengumpulkan hambatan yang dihadapi saat bermobilitas.
Gambar 1: Diskusi dengan Pengguna Trans Semarang, Kelompok Anak
Temuan awal dari survei dan wawancara lalu dikonfirmasi kepada Pemerintah Kota Semarang yakni Badan Perancangan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang dan BLU UPTD Trans Semarang serta berbagai komunitas kelompok rentan di semarang. Diskusi dengan komunitas kelompok rentan dilakukan dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) untuk menjaring lebih banyak lagi isu dalam bermobilitas. Hasil dari FGD tersebut diolah dan digunakan untuk menyusun rekomendasi, lalu empat rangkaian kegiatan multi stakeholder dialogue (MSD) diselenggarakan dalam upaya finalisasi rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintah Kota Semarang. Peserta yang mengikuti FGD dan MSD beragam dari perwakilan kelompok anak, lansia, pegiat pejalan kaki, dan ragam kelompok disabilitas. Pada MSD terakhir pun, perwakilan dari peserta melakukan survei lapangan bersama untuk konfirmasi kembali catatan-catatan pada MSD.
Gambar 2: FGD Mobilitas Inklusif Semarang
Gambar 3: Multi Stakeholder Dialogue 4 – Kunjungan Lapangan Bersama
Pada tanggal 15 September 2022, dokumen rekomendasi diserahkan kepada pihak Kota Semarang melalui Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Semarang, Ibu Arwita Mawarti, S.T., M.T dan Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Semarang, Dra. Sih Wahyu Nurhastanti, MM dalam acara seremoni penyerahan “Rekomendasi Mobilitas Inklusif Kota Semarang” dan “Konsensus Semarang, Kota untuk Semua” di Kantor Balaikota Semarang. Acara seremoni dihadiri oleh berbagai dinas lainnya yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penataan Ruang dan BLU UPTD Trans Semarang.
Seremoni penyerahan rekomendasi diawali dengan kata sambutan oleh Ibu Arwita Mawari, S.T., M.T dan dilanjuti oleh kata sambutan dari Ibu Faela Sufa, selaku Direktur ITDP Asia Tenggara. Dalam kata sambutannya, Ibu Faela Sufa juga menyampaikan berbagai tindak lanjut kegiatan ITDP di semarang pada tahun-tahun kedepan. Setelah itu, Kasih Sabandar, selaku Urban Planning Assistant di ITDP Indonesia memaparkan rangkuman rekomendasi yang diakhiri oleh penyerahan dokumen Rekomendasi Mobilitas Kota Semarang secara Simbolis.
Gambar 4: Penyerahan Dokumen Rekomendasi Mobilitas Inklusif Kota Semarang
Baca Selengkapnya: