Puncak, 22 Agustus 2022

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Badiklatda) DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat menggelar pelatihan dan pendidikan bagi para anggotanya. ITDP Indonesia diundang untuk memberikan materi kepada anggota Fraksi Partai Demokrat mengenai Masalah Transportasi Kota. Acara ini dilaksanakan pada 22 Agustus 2022, di Grand Cempaka Resort and Hotel, Puncak.

Acara dihadiri oleh para anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat DKI Jakarta. Deliani Siregar selaku Sr. Urban Planning, Gender and Social Inclusion Associate ITDP Indonesia menyampaikan bahwa konsep pembangunan layak huni saat ini masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Lahan kota yang terbatas justru mayoritas terbangun bukan untuk manusia melainkan untuk ruang benda mati, yaitu kendaraan bermotor. Konsep pengembangan perkotaan idealnya merespon isu yang dihadapi oleh warga kota, sehingga berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah merespon isu-isu tersebut, termasuk dalam memastikan akses masyarakat terhadap fasilitas publik.

Deliani juga menjelaskan beberapa contoh kasus dari negara lain, yang bisa diimplementasikan di Indonesia yaitu Paris dan Manila. Walikota Paris, Anne Hidalgo, melakukan transformasi kota secara masif di bawah kepemimpinannya dengan membangun infrastruktur sepeda. Yang menarik, di awal perubahan terjadi banyak tekanan politis dari pihak oposisi, namun seiring banyaknya testimoni masyarakat sejak perubahan tersebut, maka narasi oposisi menjadi “bergeser”. Dari semula menolak, menjadi menerima dengan catatan. Sedangkan di Manila, memanfaatkan momentum Covid-19, pemerintahnya justru mengoptimalkan layanan transportasi publik dan mulai membangun infrastruktur sepeda secara masif sejak September 2020. Target ambisius 500 km jalur sepeda sudah ditetapkan melalui kerjasama antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum Filipina, dengan perluasan penerapan di Metro Manila.

Pemaparan ini memantik respon dari para anggota fraksi Partai Demokrat, dimana mereka setuju bahwa pengembangan transportasi perkotaan perlu ditingkatkan lagi. Partai Demokrat terbuka untuk menerima masukan dari ITDP untuk membuat transportasi perkotaan lebih baik lagi.

Salah satu respon dari anggota fraksi Partai Demokrat mengatakan bahwa rencana transportasi Indonesia belum terpenuhi dan rencana harus sejalan dengan RDTR serta dinas-dinas lainnya. Sedangkan, DPRD membahas sektor transportasi hanya dengan Dinas Perhubungan dan Polantas. Selain itu, pelayanan transportasi massal di Jakarta dianggap belum memenuhi standar kenyamanan dan kelayakan.

Besar harapan kami melalui Badiklatda ini, isu terkait mewujudkan kota yang lebih inklusif, dapat menjadi catatan dan misi yang dibawa para anggota Fraksi DPRD Partai Demokrat untuk memperjuangkan hak warga dalam mengakses fasilitas publik di kota.