Saya, lahir dan besar di Ambon, kota kecil di timur Indonesia. Bisa dibilang pengalaman saya dengan transportasi publik cukup terbatas, hanya sebatas angkutan kota atau yang lebih dikenal dengan “angkot”. Pengalaman ini pun tidak jauh berbeda ketika saya menetap di Depok untuk kuliah, di mana transportasi publik yang tersedia di saat itu hanya ada angkot, dengan tambahan layanan KRL.

Pengalaman yang berbeda baru saya dapatkan ketika saya menetap di Sydney, Australia untuk belajar di sana. Kota ini memiliki beragam jenis transportasi publik, seperti bus, kereta, metro, light rail transit (LRT), dan feri, yang andal, aman, dan nyaman, dan telah terintegrasi baik dari segi fisik maupun dari segi pembayarannya. Pengalaman ini kemudian membuat saya bertanya, apakah seharusnya kota-kota di Indonesia juga memiliki layanan transportasi publik seperti ini? Tidak harus memiliki seluruh opsi modanya, namun setidaknya terdapat satu moda transportasi publik yang memiliki layanan yang andal, aman, dan nyaman untuk mendukung mobilitas warganya.

Pekerjaan saya di ITDP memberikan saya kesempatan untuk banyak belajar tentang kondisi transportasi publik di Indonesia secara menyeluruh, tidak hanya Jakarta namun juga di kota-kota lainnya, seperti Medan, Bandung, Semarang, Surakarta, dan Makassar. Masing-masing kota ini memiliki karakteristik tersendiri terkait layanan transportasi publiknya. Berbeda dengan mayoritas kota di Indonesia yang masih bergantung pada angkot, pilihan utama bermobilitas di Kota Semarang telah dilayani oleh Trans Semarang, layanan transportasi publik yang dikelola dan dibiayai oleh Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2009.

Sedangkan di Surakarta saat ini, mobilitas warganya telah terlayani oleh Batik Solo Trans, yang merupakan program penyediaan transportasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang dikenal dengan buy the service (BTS) Teman Bus yang telah diimplementasikan sejak tahun 2020.¹ Tujuan dari program ini adalah untuk mengatasi permasalahan kemacetan, mengurangi dampak polusi udara, dan angka kecelakaan lalu lintas akibat penggunaan kendaraan bermotor yang tinggi di kota-kota di Indonesia.²

Selain Surakarta, program BTS Teman Bus juga telah diimplementasikan di beberapa kota lainnya di Indonesia (lihat Gambar 3), termasuk di Kota Medan, Bandung, dan Makassar. Program ini patut diapresiasi karena memberikan opsi bermobilitas untuk beberapa kota di Indonesia. Namun berbeda dengan Kota Surakarta, masyarakat di kota-kota BTS Teman Bus, misalnya Medan, Bandung dan Makassar masih mengandalkan layanan angkot sebagai moda transportasi publik utamanya, sehingga menyebabkan jumlah penumpang Teman Bus yang dinilai masih rendah. Selain itu, adanya protes dari operator transportasi publik di beberapa kota terkait dengan layanan Teman Bus. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Perlu Perencanaan Transportasi Publik yang Terukur

Salah satu permasalahan dari program BTS Teman Bus adalah jumlah penumpang yang masih rendah. Rendahnya minat untuk menggunakan layanan ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Pertama, karena pemilihan rute yang kurang tepat. Idealnya, rute transportasi publik harus didasarkan pada permintaan penumpang (demand) di lapangan. Namun, hasil audiensi ITDP Indonesia dengan Dinas Perhubungan di kota/kabupaten/provinsi penerima program BTS Teman Bus pada Juli 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah penerima program BTS Teman Bus masih belum memiliki perencanaan peta jalan transportasi publik yang jelas untuk daerahnya³. Hal ini berdampak pada rute-rute yang dipilih untuk layanan BTS Teman Bus menjadi tidak didasarkan pada demand, tetapi berfokus pembukaan rute baru untuk menambah cakupan layanan dari transportasi publik di daerah atau untuk menghindari konflik dengan operator transportasi publik eksisting. Akibatnya, jumlah penumpang di rute-rute ini cenderung rendah.

Penyebab lainnya adalah karena sarana dan prasarana BTS Teman Bus yang masih belum memadai. Pada September 2021, tim ITDP Indonesia melakukan survei lapangan bersama dengan kelompok rentan untuk melakukan evaluasi sarana dan prasarana program Teman Bus di Kota Medan atau yang dikenal dengan Trans Metro Deli. Temuan dari survei ini menyimpulkan bahwa meskipun layanan armada Trans Metro Deli sudah cukup memenuhi aspek kenyamanan, namun fasilitas armada maupun infrastruktur penunjangnya masih perlu diperbaiki. Dari segi armada bus, penggunaan bus dengan dek tinggi menyebabkan adanya celah yang cukup tinggi dari trotoar atau halte yang ada untuk mengakses armada sehingga kurang aksesibel untuk kelompok rentan.

Isu lainnya yang ditemukan di lapangan adalah ketersediaan informasi dan ketersediaan trotoar yang kurang memadai di sekitar titik pemberhentian layanan Teman Bus sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk menggunakan layanan Teman Bus. Permasalahan serupa tidak hanya ditemukan di Kota Medan, namun juga di layanan Teman Bus di Kota Makassar (Trans Mamminasata) pada survei ITDP Indonesia yang dilakukan di Januari 2023.

Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terkait
Masalah lainnya dari pelaksanaan BTS Teman Bus di daerah adalah kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terkait. Hal ini terlihat dari adanya protes dari operator transportasi publik eksisting terhadap pelaksanaan program BTS Teman Bus di daerah, misalnya di Kota Medan⁴, Makassar⁵, dan Bandung⁶. Protes ini disebabkan karena pemerintah sebagai penanggung jawab program BTS Teman Bus tidak berhasil dalam mengomunikasikan pelaksanaan program ini kepada operator transportasi publik eksisting. Akibatnya, operator transportasi publik menganggap program ini sebagai pesaing mereka. Padahal jika direncanakan dengan baik sejak awal, pemerintah seharusnya dapat berdiskusi dengan para operator ini untuk dapat diajak bergabung sebagai mitra ke dalam sistem Teman Bus.

Isu koordinasi lainnya yang muncul dalam penyelenggaraan BTS Teman Bus adalah antar pemerintah pusat sebagai penyelenggara program BTS Teman Bus dengan pemerintah daerah. Hal ini kemudian berimbas pada rendahnya dukungan dan rasa kepemilikan pemerintah daerah terhadap program BTS Teman Bus, misalnya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang masih belum memadai dan kurangnya dukungan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor pribadi untuk mendukung operasional layanan BTS Teman Bus di daerah.

Jadi apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan layanan BTS Teman Bus di daerah?

Permasalahan-permasalahan di atas seharusnya dapat diatasi jika pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki perencanaan yang matang dan dapat mengomunikasikannya dengan para pemangku kepentingan terkait. Pada tahap perencanaan, pemerintah pusat sebagai penyelenggara program BTS Teman Bus seharusnya dapat terlebih dahulu memastikan kesiapan daerah, misalnya terkait perencanaan transportasi publik secara menyeluruh, komitmen terkait pendanaan sarana dan prasarana BTS Teman Bus di daerah, dan komitmen terkait kebijakan pendukung transportasi publik di daerah.

Rencana transportasi publik secara menyeluruh di daerah, akan memberikan gambaran terkait rute mana yang dipilih sebagai layanan Teman Bus di daerah, yang tentunya didasarkan pada analisis permintaan di lapangan. Selain itu, di tahap perencanaan, pemerintah juga sudah harus mengomunikasikan rencana ini serta mengajak para operator transportasi publik eksisting, terutama mereka yang terdampak akibat pengoperasian layanan BTS Teman Bus, untuk diajak berkolaborasi sebagai mitra di dalam layanan ini. Hal ini akan meminimalisir konflik sosial di lapangan ketika layanan BTS Teman Bus diimplementasikan.

Selain itu, komitmen dari pemerintah daerah dalam hal finansial juga diperlukan sejak awal, karena akan berdampak pada penyediaan sarana dan prasarana BTS Teman Bus yang memadai, seperti penyediaan halte, informasi di titik pemberhentian bus, dan infrastruktur pendukung seperti trotoar untuk mengakses halte-halte BTS Teman Bus. Akses yang nyaman, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan ketersediaan informasi yang jelas, dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan BTS Teman Bus yang telah tersedia. Komitmen dari aspek kebijakan juga diperlukan, misalnya dalam bentuk legalisasi kebijakan terkait pembatasan kendaraan bermotor pribadi ke dalam bentuk peraturan daerah, agar dapat memaksa masyarakat agar beralih menggunakan transportasi publik.

Program BTS Teman Bus pada dasarnya merupakan program yang baik dan patut diapresiasi dari Kementerian Perhubungan. Namun, diperlukan tahapan perencanaan ini dilakukan dengan baik dan matang, dan diperlukan komitmen serta kerja sama antar seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan BTS Teman Bus, untuk dapat meningkatkan layanan yang telah tersedia saat ini, serta dapat menarik lebih banyak masyarakat untuk beralih menggunakan layanan ini.

¹Kemenhub: Buy The Service Sudah Angkut 1,2 Juta Penumpang. Republika (November, 2022). https://ekonomi.republika.co.id/berita//qk00i1383/kemenhub-buy-the-service-sudah-angkut-12-juta-penumpang?

²Optimalisasi Buy the Service untuk Mengurai Kemacetan di Perkotaan. Kementerian Perhubungan (2020). https://dephub.go.id/post/read/optimalisasi-buy-the-service-untuk-mengurai-kemacetan-di-perkotaan

³Dokumentasi Evaluasi Program Buy-The-Service Teman Bus di Indonesia. ITDP Indonesia (Februari, 20230). https://itdp-indonesia.org/publication/dokumentasi-evaluasi-program-buy-the-service-teman-bus-di-indonesia/

⁴SOPIR Angkot Demo, Keluhkan Bus Trans Metro Deli Tetap Gratis meski Sudah 2 Tahun Beroperasi. Tribun Medan (Februari, 2022). https://medan.tribunnews.com/2022/02/21/sopir-angkot-demo-keluhkan-bus-trans-metro-deli-tetap-gratis-meski-sudah-2-tahun-beroperasi.

⁵ Sopir Pete-pete di Makassar Demo, Protes Beroperasinya Bus Trans Mamminasata. Kompas (Desember, 2021). https://regional.kompas.com/read/2021/12/15/145831578/sopir-pete-pete-di-makassar-demo-protes-beroperasinya-bus-trans-mamminasata

⁶TMP Beroperasi, Sopir Angkot Soreang-Leuwipanjang Meradang. Detik.com (April, 2022). https://www.detik.com/jabar/berita/d-6031790/tmp-beroperasi-sopir-angkot-soreang-leuwipanjang-meradang