Polusi udara di Jakarta yang disebabkan oleh berbagai hal, termasuk transportasi publik dan kendaraan bermotor pribadi, khususnya sepeda motor. Di samping itu, musim kemarau dengan curah hujan turun yang jarang merupakan salah satu pemicu pencemaran udara. Terkait isu polusi udara yang semakin parah di Jakarta ini, pemerintah berupaya untuk menangani polusi udara melalui transportasi publik. Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengundang beberapa narasumber, termasuk ITDP Indonesia yang diwakili oleh Senior Urban Planning, Gender, and Social Inclusion Associate, Deliani Siregar di program acara Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan topik diskusi yakni Transportasi Publik sebagai Solusi Perangi Polusi.

Diskusi dibuka dengan pemaparan oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani, tentang usaha yang dilakukan oleh KLHK untuk melakukan bimbingan kepada beberapa kawasan hunian masyarakat di Jakarta untuk mengurangi kegiatan yang menimbulkan emisi pencemaran udara melalui kegiatan pembakaran sampah. KLHK juga menjelaskan untuk memberlakukan penegakan hukum bagi industri maupun kendaraan bermotor pribadi yang melakukan pelanggaran baku mutu udara Di samping itu, Ridho juga mengapresiasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas transportasi publik sebagai solusi menangani pencemaran udara, dan salah satu upaya tersebut melalui elektrifikasi transportasi publik Transjakarta seperti yang disampaikan oleh Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Tatan Rustandi. Tatan menegaskan bahwa BPTJ bersama ITDP Indonesia juga melakukan studi bersama terkait first mile-last mile melalui strategi push and pull yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses transportasi publik.

Hal itu juga didukung oleh Deliani yang kemudian menjelaskan lebih terperinci terkait tantangan aksesibilitas transportasi publik bahwa perlunya peningkatan kapasitas sistem transportasi publik pada jam sibuk terutama yang menghubungkan DKI Jakarta dengan kawasan Bodetabek dan keseragaman tingkat layanan (SPM) yang salah satunya meliputi keamanan dan kenyamanan armada. Persoalan tantangan aksesibilitas transportasi publik tersebut berhubungan dengan masyarakat dari kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, dan anak-anak yang menjangkau ke tempat atau stasiun dengan banyak destinasi sekali jalan.

Deliani pun menambahkan bahwa tantangan-tantangan tersebut bisa dihadapi dengan perencanaan dan penyediaan sistem transportasi publik yang tidak mengenal batas administratif kota atau provinsi melalui pendanaan pemerintah pusat atau daerah, kelembagaan, dan kebijakan pendukung lainnya. Deliani juga menegaskan bahwa strategi lain untuk meningkatkan inklusivitas transportasi publik untuk menangani polusi udara adalah implementasi kebijakan avoid-shift-improve.

Dalam transportasi berkelanjutan, implementasi kebijakan avoid-shift-improve dapat diterapkan, dimulai dari mengurangi kebutuhan melakukan perjalanan melalui perencanaan dan penataan kota (avoid) untuk beralih ke moda transportasi yang rendah atau tanpa emisi (shift) dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan teknologi seperti elektrifikasi dan peningkatan standar emisi (improve). Deliani menambahkan bahwa ITDP Indonesia bersama Kementerian PUPR, GAUN, dan UN Women Indonesia aktif untuk melakukan revisi Surat Edaran Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki sejak tahun 2021, dan telah dirilis pada bulan Mei 2023 untuk mendorong lebih masyarakat berjalan kaki secara aman dan nyaman dalam mengakses transportasi publik sebagai penanganan polusi udara.