ITDP Indonesia, dengan dukungan ViriyaENB, meluncurkan studi mengenai “Peta Jalan dan Program Insentif Nasional untuk Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan” dalam acara “Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide”, untuk mendukung tercapainya target 90% elektrifikasi transportasi publik perkotaan pada tahun 2030 oleh Kementerian Perhubungan. Acara ini berlangsung di Hotel Le Meridien Jakarta, pada Selasa (21/5), dihadiri perwakilan dari berbagai Kementerian, lembaga pembangunan internasional, organisasi nonpemerintah, serta perwakilan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Palembang, Surabaya, dan Yogyakarta, serta Bappeda Semarang.

Dokumen studi tersebut diserahkan oleh Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi. Penyerahan ini turut disaksikan oleh CEO ITDP, Heather Thompson, dan Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus.

Menanggapi hasil studi ini, Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, memberikan respon positif dan menganggapnya sangat bermanfaat untuk mempercepat pengembangan infrastruktur serta regulasi yang mendukung elektrifikasi transportasi publik. “Ini bukan hanya langkah maju bagi transportasi tetapi juga untuk kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.

Dalam sambutan pembukanya, CEO ITDP, Heather Thompson, menegaskan bahwa dengan elektrifikasi transportasi publik, ITDP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup lebih dari 27 juta penduduk di 11 kawasan metropolitan. “Studi kami berfokus pada peningkatan kualitas udara dan pengurangan polusi suara melalui elektrifikasi transportasi publik, yang akan secara signifikan meningkatkan kualitas hidup lebih dari 27 juta penduduk di 11 wilayah metropolitan, serta mendorong komunitas yang lebih sehat dan bersemangat,” jelasnya.

Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus, dalam sambutan pembukanya berharap bahwa hasil kemitraan antara ViriyaENB dan ITDP Indonesia ini dapat mempercepat pencapaian target Kementerian Perhubungan untuk mengelektrifikasi 90% transportasi publik perkotaan pada 2030. “Saya juga berharap rekomendasi dalam studi ini dapat diintegrasikan dalam RPJMN 2025-2029 untuk memastikan pengimplementasian dan ketersediaan anggaran sekaligus mengatasi berbagai hambatan dalam penerapan bus listrik secara nasional yang telah diidentifikasi.” 

Studi “Peta Jalan dan Program Insentif Nasional untuk Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan” oleh ITDP Indonesia mengidentifikasi rendahnya komitmen Pemerintah Daerah yang belum optimal dalam penyelenggaraan transportasi publik perkotaan dan tingginya biaya investasi awal untuk adopsi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai hambatan utama elektrifikasi transportasi publik perkotaan.

Untuk membantu pencapaian target elektrifikasi transportasi publik di tingkat nasional, studi ini merekomendasikan Kementerian Perhubungan untuk mengadopsi 6.600 unit bus listrik dimulai di 11 kota prioritas (Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Bogor, dan Padang), yang berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 25% dari kondisi Business-as-Usual atau setara dengan 1 juta tCO2eq.

Studi ini juga menyebutkan rekomendasi program insentif untuk menekan tingginya harga pembelian bus listrik agar operator transportasi publik untuk dapat beralih menggunakan bus listrik. Program insentif ini diimplementasikan untuk memicu peningkatan adopsi bus listrik dalam waktu yang singkat. Penggunaan bus listrik hasil program insentif ini perlu monitoring dan evaluasi berkala oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian untuk memastikan insentif yang tepat sasaran.

Selain insentif fiskal, Gonggomtua Sitanggang mengungkapkan bahwa intervensi nonfiskal yang berdampak pada fiskal juga perlu dilakukan untuk menekan tingginya biaya investasi awal, contohnya melalui pengadaan bus listrik secara terkonsolidasi (bulk procurement) dan peningkatan penyediaan armada bus listrik melalui skema Bus-as-a-Service (leasing).

ITDP Indonesia juga memperkenalkan Bus Electrification Dynamic Planning Toolkit. Alat ini dirancang untuk membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pengambil keputusan dalam mengestimasi kebutuhan jumlah bus listrik, fasilitas pengisian daya, besar biaya investasi, rasio manfaat biaya, penurunan Gas Rumah Kaca (GRK), penurunan polusi udara, dan estimasi kebutuhan insentif fiskal yang dibutuhkan. Toolkit ini juga dapat mempermudah pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kesiapannya untuk mengelektrifikasi sistem transportasi publik di kota masing-masing.

“Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide” ditutup dengan sesi diskusi panel yang membahas mengenai potensi rencana aksi sebagai tindak lanjut studi “Peta Jalan dan Program Insentif Nasional untuk Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan” yang dapat dilakukan oleh berbagai pembuat kebijakan. Sesi diskusi ini dimoderatori oleh Maggie Tiojakin, President and Chief Revenue Officer The Jakarta Post dengan Gonggomtua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara ITDP; Arianto Wibowo, Kepala Bidang Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Iman Sukandar, Kepala Sub Direktorat Transportasi Perkotaan, Direktorat Angkutan Jalan, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan; serta Akhmad Fais Fauzi, Senior Staf Urban Transportation Bappenas sebagai narasumber.