Kotabaik.id menggelar forum diskusi dan lokakarya mini yang membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan transportasi untuk masa depan mobilitas di Kota Bandung, pada Sabtu (4/5/24). Acara ini berlangsung di Kantor Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika, Bandung, dengan tiga narasumber dari ITDP Indonesia, Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan Transport for Bandung.

Acara dimulai dengan sesi lokakarya mini yang bertujuan untuk memantik diskusi para peserta. Pada sesi ini, peserta diminta untuk memberikan tanggapan “Setuju/Tidak Setuju” terhadap pernyataan-pernyataan kritis seputar transportasi, termasuk pernyataan kontroversial tentang pentingnya memiliki transportasi publik yang mungkin tidak inklusif daripada tidak memiliki transportasi publik sama sekali. Terlepas dari perbedaan pendapat, sesi ini menjadi wadah bagi peserta untuk saling bertukar pikiran sebagai bentuk dari proses perencanaan yang demokratis.

Acara kemudian dilanjut dengan paparan dari ITDP Indonesia, Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan Transport for Bandung. Dalam paparannya, ITDP Indonesia yang diwakili Syifa Maudini, Transport Assistant, memberikan pandangan tentang strategi perencanaan partisipatif dengan menekankan pentingnya menggabungkan strategi “push” dan “pull” dalam pengembangan sistem transportasi di Kota Bandung dan kota-kota lainnya. ITDP Indonesia juga menyoroti perbedaan antara pendekatan perencanaan “top-down” dan “bottom-up”, serta menggarisbawahi pentingnya perencanaan partisipatif dalam kedua pendekatan tersebut. Untuk menjelaskan tahapan-tahapan perencanaan partisipatif, ITDP Indonesia mengambil contoh konkret dari program Kampung Kota Bersama pada tahun 2018-2020,  berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh ITDP Indonesia, serta pembelajaran dari pengalaman sebelumnya.

Dari sisi pemerintah, Dinas Perhubungan Kota Bandung yang diwakili oleh Asep Kurnia  memaparkan kondisi mobilitas saat ini dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkannya, seperti mengurangi ketergantungan pada sepeda motor dan meningkatkan aksesibilitas layanan transportasi umum. Dinas Perhubungan Kota Bandung juga menyampaikan kendala penerapan strategi push, terutama terkait kesulitan menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) di kota ini. Mereka menilai bahwa saat ini masih perlu fokus pada perbaikan layanan transportasi publik sebelum strategi push dapat diterapkan sepenuhnya. Selain itu, mereka merencanakan integrasi tarif sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Kota Bandung secara menyeluruh.

Sementara itu, Transport for Bandung yang diwakili oleh Raihan Aulia memberikan pandangan tentang peran komunitas dalam merumuskan solusi transportasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan melakukan advokasi dan aksi nyata, komunitas ini berupaya menjadi jembatan antara aspirasi warga dengan kebijakan pemerintah. Meski dihadapkan pada sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya, regulasi, dan kewenangan, komunitas ini tetap bersemangat untuk berkolaborasi demi terwujudnya sistem transportasi yang lebih baik.

Forum diskusi dan lokakarya mini ditutup dengan kegiatan pemetaan rute mobilitas yang diharapkan oleh peserta. Melalui spanduk besar, peserta menandai titik asal dan tujuan perjalanan mereka, kemudian menghubungkannya dengan tali rafia. Kegiatan penutup ini menjadi wadah untuk menyoroti kebutuhan akan konektivitas yang lebih baik dalam sistem transportasi Kota Bandung.