Pada 6 Agustus 2024, Gonggomtua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara ITDP, berpartisipasi sebagai narasumber dalam sesi “Usulan Civil Society Organizations (CSOs) untuk Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek” di Workshop Percepatan Pasokan BBM untuk Euro 4/IV Vehicle Standard. Workshop yang diadakan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia bersama konsorsium Air Quality Partnership yang dipimpin oleh ViriyaENB ini mengundang partisipasi berbagai organisasi masyarakat sipil, yang hadir baik secara langsung di Skyline Building maupun melalui Zoom Meeting, untuk berbagi informasi sekaligus mengumpulkan usulan pengendalian pencemaran udara di Jabodetabek. 

Dalam kesempatan tersebut, Gonggom, sebagai perwakilan dari sumber emisi bergerak, memaparkan berbagai kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi emisi dan mendorong peralihan masyarakat dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi ke transportasi publik. Salah satu kebijakan yang ia tekankan adalah Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Transport Demand Management/TDM), yang mencakup penerapan Kawasan Rendah Emisi (Low Emission Zone/LEZ) dan penguatan manajemen parkir melalui tarif disinsentif.  

Selain itu, Gonggom juga memperkenalkan skenario kota yang terpadu dan terelektrifikasi (compact city and electrified). Skenario ini menekankan pembangunan kota yang padat dan berorientasi pada transportasi publik, bersepeda, dan berjalan kaki, dengan seluruh kendaraan bermotor yang telah terelektrifikasi. Skenario ini juga diyakini sebagai salah satu strategi untuk membatasi kenaikan suhu global hingga kurang dari 1.5°C, sesuai target Paris Agreement. 

Untuk mendukung penerapan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan skenario kota yang terpadu dan terelektrifikasi, Gonggom menggarisbawahi perlunya integrasi transportasi publik di Jabodetabek. Mengacu pada “Studi Integrasi Transportasi Publik Jabodetabek” yang diterbitkan ITDP Indonesia, berkolaborasi dengan United Kingdom-based Partnering for Accelerated Climate Transitions (PACT), Gonggom merekomendasikan pembentukan kebijakan komprehensif melalui integrasi kelembagaan.  

Integrasi kelembagaan ini menjadi kunci keberhasilan integrasi transportasi publik, baik dari segi fisik, tarif, maupun operasional. Dengan integrasi kelembagaan, tidak hanya integrasi transportasi publik dari segi fisik, tarif, maupun operasional, tetapi informasi terkait integrasi transportasi publik yang saat ini disebarkan secara terpisah oleh masing-masing operator dapat lebih merata dan terkoordinasi. Sistem transportasi publik terintegrasi dan informasi yang merata ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pengendalian pencemaran udara dan peralihan menuju transportasi berkelanjutan.