Author: Fani Rachmita
Sektor transportasi dan listrik menjadi penyumbang terbesar dalam pencemaran gas rumah kaca di Jakarta. Jika tidak ada tindakan serius
 |
| Beritajakarta.com – Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) akhirnya bersedia bergabung dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Setelah bergabung, nantinya Kopaja akan dibayar dengan sistem rupiah per kilometer.
Ketua Kopaja Nanang Basuki mengatakan sudah menyepakati tawaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov) DKI Jakarta. "Kopaja akan bekerjasama dengan PT Transjakarta. Kita akan dibayar rupiah per kilometer," kata Nanang di Balaikota, Rabu (24/6). Nanang mengatakan, Kopaja telah menyetujui syarat yang berikan. Pihaknya akan memenuhi standar bus yang diminta, diantaranya bus ber-AC, pintu otomatis, serta dek tinggi. Sopir Kopaja juga akan mendapatkan gaji hingga dua kali Upah Minimum Provinsi (UMP). |
 |
|
JAKARTA, KOMPAS — Tahun ini, di usia ke-488, Jakarta membuat terobosan untuk menghadapi masalah kependudukan, kekurangan hunian layak, dan kemacetan. Jakarta serius merealisasikan pembangunan kawasan terpadu yang telah lama diwacanakan di sekitar Stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara, dan Manggarai, Jakarta Selatan. Rencana ini dapat mengurangi kawasan kumuh di Jakarta, sekaligus memperbaiki sarana prasarana transportasi publik. Meski demikian, Jakarta harus belajar dari kegagalan model serupa yang pernah diterapkan di Kalibata, Jakarta Selatan. Gagasan pembangunan kawasan terpadu kali ini berawal dari perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia, 1 Oktober 2014. Dalam perjanjian antara lain disebutkan bahwa PT KAI menyediakan lahan untuk rumah susun, sedangkan pembangunan rumah susun sederhana sewa dilakukan Pemprov DKI. Selain rumah susun sederhana sewa, ada juga gedung perkantoran dan tempat usaha yang berdiri di sekitar stasiun. |
Metrotvnews.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan mensubsidi tarif angkutan massal kereta cepat ringan, Light Rail Transit (LRT). Rencananya, tarif LRT dipatok Rp15 ribu dan akan bertambah sesuai jarak tempuh penumpang.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, tidak adanya subsidi melalui Public Service Obligation (PSO) karena LRT menyasar pengguna kelas menengah. Selain itu, Ahok ingin PSO difokuskan untuk tarif bus TransJakarta.
"Kami hitung seperti apa dan LRT untuk kelas menengah. Tidak ada PSO," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2015).
Kompas.com – Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menilai diminatinya layanan Go-Jek oleh masyarakat merupakan dampak dari tak kunjung membaiknya layanan angkutan umum di Ibu Kota. Hal itulah yang membuat masyarakat lebih memilih naik Go-Jek, terutama di rute-rute jarak pendek.
"Kenapa yang seperti ini tidak ada di negara maju karena orang sudah cukup naik angkutan umum saja. Kenapa orang naik ojek, karena angkutan umumnya tidak bagus," ujar Direktur ITDP Indonesia Yoga Adiwinarto kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2015).
Yoga menilai, saat ini bukan waktunya mempermasalahkan keberadaan Go-Jek. Apalagi, kata dia, sebelum kemunculan Go-Jek, tak pernah ada satupun pihak yang pernah mempermasalahkan eksistensi ojek.
JAKARTA, KOMPAS.com – PT Transjakarta dan PT Go-Jek Indonesia dalam waktu dekat akan mengadakan perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama tersebut membahas mengenai difungsikannya Go-Jek sebagai angkutan pengumpan untuk layanan bus transjakarta.
Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Kosasih menjelaskan, dalam kerja sama itu, PT Transjakarta maupun PT Go-Jek Indonesia akan terlibat dalam pengembangan sebuah aplikasi yang rencananya akan dinamai "Go Busway".
"Diharapkan MoU dengan Go-Jek dapat ditandatangani bulan puasa ini. Hasil kerja sama berupa aplikasi di atas dapat dinikmati para pengguna transjakarta akhir tahun ini," kata Kosasih melalui keterangan tertulisnya, Minggu (21/6/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui sedang mengkaji aturan semua bus dapat melintasi jalur bus transjakarta (busway). Hanya saja, lanjut Basuki, aturan itu bisa direalisasi jika semua operator bus itu bersedia bergabung di bawah manajemen PT Transjakarta.
"Itu memang sedang kami kaji bareng-bareng AUSAID sama Yoga dari ITDP (Institute for Transportation and Development Policy)," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (30/4/2015).