Mobilitas masyarakat di Jabodetabek tidak mengenal batas administrasi. Masyarakat dapat tinggal di satu wilayah, bekerja di wilayah lain, dan menggunakan berbagai moda transportasi yang dikelola oleh pemerintah maupun operator yang berbeda. Namun, pengelolaan transportasi masih menghadapi tantangan koordinasi lintas wilayah, pembagian kewenangan, pendanaan dan pembiayaan, hingga integrasi layanan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan yang perlu dijawab untuk mewujudkan sistem transportasi Jabodetabek yang lebih terintegrasi.

Persoalan tersebut menjadi fokus dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mekanisme Kelembagaan Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek” yang diselenggarakan oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bersama ViriyaENB melalui program CLEAR Jabodetabek. FGD ini merupakan kelanjutan dari diskusi pertama di bulan Mei lalu.