The Jakarta Provincial Government has finished revision draft of the District Regulation (Perda) No. 5/1999 about Parking. Overall, the Traffic Directorate of Polda Metro Jaya evaluated it good, although it has not stated about several regulations. The first is about parking space for disabled person. "All this time disabled person is always comes in second…
Rencana penerapan kawasan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Jakarta dipastikan gagal diterapkan tahun ini. Pasalnya, rancangan peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukum penerapan ERP belum bisa di terbitkan pemerintah pusat, dengan alasan masih ditetapkan kriteria khusus penerapan ERP yang akan berlaku secara nasional. Direktur Pajak Daerah Retribusi Daerah Direktorat Jenderal…
Niat pemerintah pusat untuk membantu mengurangi kemacetan di Ibu Kota tidak serius.Buktinya,rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang retribusi jalan berbayar belum juga keluar. Akibatnya, pembatasan penggunaan kendaraan melalui sistem electronic road pricing (ERP) batal diterapkan tahun ini. Direktur Pajak Daerah Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budi Sitepu mengatakan,RPP tentang ERP belum bisa diterbitkan…
Pemprov DKI Jakarta sulit menerapkan retribusi kemacetan di jalan raya atau electronic road pricing (ERP) sebelum terbentuk badan otoritas transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sebagai pelaksana sistem itu. Pengurus Harian Institut Studi Transportasi A. Izzul Waro mengatakan badan otoritas transportasi Jabodetabek (OTJ) selaku pengawas dan pelaksana master plan transportasi lintas daerah bertetangga,…
Electronic road pricing atau jalan berbayar elektronik dipastikan tidak bisa diwujudkan akhir tahun ini. Padahal, ERP adalah salah satu cara yang dianggap efektif untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. ERP diperkirakan baru bisa diterapkan akhir tahun depan. Tertundanya penerapan ERP ini karena pemerintah pusat belum merampungkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur ERP. Kementerian Keuangan (Kemkeu) memperkirakan…
Electronic Road Pricing (ERP) lagi-lagi batal diterapkan di Jakarta. Pasalnya, hingga saat ini peraturan pemerintah (PP) terkait ERP belum dapat diterbitkan pemerintah pusat. Bahkan Kementerian Keuangan memprediksi PP itu baru diterbitkan akhir 2011. Padahal, setelah PP ERP diterbitkan pemerintah pusat, Pemprov DKI membutuhkan waktu untuk membuat peraturan daerah (perda) turunan PP tersebut. Selengkapnya: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/19/219334/35/5/ERP-Batal-Diterapkan-Tahun-Ini
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan sistem jalan berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing) tidak dapat dilaksanakan tahun ini. Hal ini disebabkan belum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang ERP yang merupakan turunan Undang-undang nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, serta Undang-undang nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selengkapnya: http://www.bisnis.com/infrastruktur/transportasi/20735-erp-gagal-diterapkan-di-jakarta-tahun-ini
Political stability and a conducive security situation in the capital so far has attracted many investors to invest in Jakarta. Despite the implementation of the electronic road pricing (ERP) not completed this year, but it did not reduce investor intentions to invest in providing ERP infrastructure in Jakarta. Since last year, there were four big…
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menertibkan parkir liar on street di delapan jalur alternatif kawasan Casablanca. Langkah tersebut sebagai antisipasi penutupan sebagian ruas Jalan Dr Satrio. “Kita sudah menetapkan delapan jalur alternatif.Untuk lebih melancarkan jalan-jalan tersebut, kita akan sterilkan dari parkir-parkir liar (on street),” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono kemarin. Dia mengungkapkan,…