After controlling illegal parking along Jl Gajah Mada and Hayam Wuruk, West Jakarta and implementing off street parking (parking in a building) in the location, Jakarta Transportation Department will also control illegal parking in Pasar Baru, Central Jakarta. Udar Pristono as Head of Jakarta Transportation Department stated that there would be three buildings to accommodate…
JAKARTA–MICOM: Uji coba pengaturan lalu lintas melalui nomor polisi (nopol) ganjil dan genap saat berlangsungnya SEA Games XXVI Jakarta terancam batal dilaksanakan. Hingga saat ini, kebijakan tersebut belum juga disetujui Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung S Rajab. "Belum ada kata setuju dari polda," ungkap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, Selasa (27/9). Penerapan…
JAKARTA – Meski Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) DKI 2010 – 2030 telah disahkan, Pemerintah Provinsi DKI belum bisa menggunakan perda tersebut. Pasalnya, perda tersebut membutuhkan Rencana Detail Tata Ruang (RDRT), dan RDRT itu hingga kini belum selesai dibahas. "Setiap kebijakan yang tercakup di dalam RTRW 2010 – 2030 belum bisa…
Jakarta Provincial Government guarantees the availability of pedestrian or sidewalk for passerby and public space in the area. It is stated in the arrangement concept of Spatial Plan Bylaw Draft (Raperda RDTR) which is derivative regulation from 2011-2030 Spatial Planning (RTRW) Bylaw which has been ratified several times ago. Head of Jakarta Spatial Planning Department,…
Sidewalks on Jl. Sabang or precisely in front of Kopi Tiam Oey Restaurant, which had been used as public space in form of interactive park some time ago, is now had been demolished. Allegedly, the demolition was done by Jakarta Satpol PP personnel. To reveal it, Jakarta Provincial Government will investigate this demolition case of…
JAKARTA– Langkah Pemprov DKI Jakarta menertibkan parkir di badan jalan (on street) harus diikuti tindakan menata pedestrian. Kalau tidak,pedestrian akan dimanfaatkan sebagai parkir seusai penertiban parkir di bahu jalan,terlebih fungsi pedestrian sesungguhnya adalah ruang publik.
Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Milatia Kusuma menjelaskan, sebuah kota yang manusiawi memberikan ruang untuk publik, bukan untuk kendaraan.”Kami minta trotoar dikembalikan pada fungsi semula yaitu ruang publik,”kata Milatia kemarin. Sebuah kota yang memberikan ruang untuk kendaraan adalah kota yang tidak manusiawi.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/429031/
VIVAnews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penataan trotoar di kawasan Gajah Mada-Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Saat ini, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sedang melakukan kajian studi konsep penataan pedestrian di kawasan tersebut. Studi kajian ini dapat rampung pada akhir tahun 2011.
"Selama ini kita lihat banyak pedestrian atau trotoar yang dijadikan tempat parkir on street dan tempat usaha pedagang kaki lima, pejalan kaki direbut haknya. Kami ingin kembalikan fungsinya sebagai ruang publik," kata Pristono.
http://metro.vivanews.com/news/read/247905-trotoar-jalan-gajah-mada-akan-ditata
VIVAnews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun rancangan peraturan daerah tentang Perizinan Tempat Usaha. Peraturan itu sangat diperlukan mengingat begitu banyak usaha dari perusahaan hingga warung-warung kecil, yang memakai ruang publik seperti saluran air, trotoar, bahu jalan, median jalan dan badan jalan. Rancangan peraturan ini mengacu pada Undang-undang Gangguan (UUG), yang menetapkan bahwa warga…
VIVAnews – Pemerintah Provinsi DKI melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 1999 tentang Perparkiran. Kini draftnya sudah diserahkan kepada Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI untuk dikaji lebih lanjut.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini, Pemprov DKI akan lebih mendorong penggunaan fasilitas parkir di di dalam gedung (off street).
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan seiring dengan perkembangan transportasi kota Jakarta, Perda yang ada saat ini dirasa sudah tidak mampu lagi mengatasi masalah perparkiran yang berkembang dinamis. "Untuk itu, Perda No 5/1999 ini dipandang perlu untuk disempurnakan," kata Fauzi Bowo.
http://metro.vivanews.com/news/read/246253-aturan-parkir-di-jakarta-akan-direvisi