Jakarta – Tak hanya menolak pembangunan 6 ruas tol dalam kota, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) juga memberikan solusi. Berikut beberapa solusi itu.
"Seharusnya kepada Gubernur Jakarta pada Jokowi, memang kita harus keras, bahwa pengembangan kota Jakarta harus menginvestasikan pada pelayanan angkutan umum," kata anggota DTKJ yang juga mantan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Iskandar Abubakar.
Hal itu disampaikan Iskandar dalam jumpa pers di kantor DTKJ, Gedung Sasana Karya, Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2012).
"Kalau menurut saya solusi untuk mengurangi kemacetan dan menghindari pembangunan tol dalam kota ini adalah merevitalisasi KRL Jabodetabek dan elevated busway. Jadi saya di sini menyarankan Gubernur jangan kasih izin pembangunan tol dalam kota," tutur Iskandar.
Sementara Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan menambahkan agar Jokowi fokus pada revitalisasi transportasi publik massal.
"Baik yang sudah ada yaitu TransJakarta dan revitalisasi sarana angkutan umum Kopaja dan Metromini. DTKJ mendorong agar Gubernur mengeluarkan kebijakan mengatasi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta sebagai upaya menekan kemacetan lalu lintas yang semakin parah," papar Tigor.
Tigor menambahkan, upaya pembatasan itu bisa dilakukan dengan menerbitkan Pergub yang merupakan turunan dari Perda Perparkiran Jakarta yakni dengan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) serta pembatasan usia kendaraan bermotor.
Sementara pengamat transportasi dari Institute for Transportation and Development (ITDP) Policy Yoga Adiwinarto mengusulkan agar bus TransJakarta dan angkutan kota Metromini dan Kopaja dijadikan satu payung manajemen.
Pembayaran bus TransJ dan Kopaja serta Metromini itu hanya satu kali saja namun penumpang bisa transfer ke moda-moda tersebut. Dia juga mengusulkan agar jalur bus TransJ dilebarkan agar satu jalur lagi bisa dipakai bus Metromini dan Kopaja.
"Jadi nanti akan ada peremajaan bus Kopaja dan Metromini sehingga mereka bisa masuk ke busway. Sistem pembayaran dan semuanya dibikin sama. Kita bukan memperpanjang atau bikin ekspansi jalur, tapi lebih memperlebar jalur saja," usul Yoga yang peraih master perencanaan transportasi dari Leeds University ini.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (5/11) lalu menegaskan dirinya mendukung pembangunan transportasi massal ketimbang 6 ruas tol di dalam kota. Kata Jokowi, pembangunan 6 ruas tol itu masih dikaji.
6 Ruas tol ini adalah Kampung Melayu-Kemayoran, Semanan-Sunter via Rawa Buaya – Duri Pulo, Kampung Melayu-Duri Pulo, Sunter-Pulo Gebang, Ulujami-Tanah Abang, dan Pasar Minggu-Casablanca.
(nwk/nrl)