"Rekomendasi pertama yang diberikan adalah melalui integrasi angkutan umum dengan bus TransJakarta. Dengan begitu kita bisa tingkatkan kapasitas bus TransJakarta menjadi lima kali lipat."
Ketua Institute for Transportation and Develompent Policy (ITDP), Yoga Adiwinarto meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengembangkan pusat bisnis terpadu untuk menarik jumlah peminat penumpang transportasi massal berbabis bus atau Bus Rapid Transit (BRT).
"Rekomendasi pertama yang diberikan adalah melalui integrasi angkutan umum dengan bus TransJakarta. Dengan begitu kita bisa tingkatkan kapasitas bus TransJakarta menjadi lima kali lipat," ujar Yoga usai bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnawa (Ahok) diBalai Kota, Jakarta, Senin (17/12).
Menurutnya, integrasi tersebut bisa mulai diterapkan pada tahun mendatang, dengan dua koridor pertama yang menjadi percobaan, yakni koridor I (Blok M-Kota) dan koridor IV (Dukuh Atas-Ragunan).
"Masalah mungkin ada di intersection (perempatan), tapi itu bisa diakali dengan memperpanjang dari 30 meter menjadi 100 meter sehingga bisa menampung enam bus sekaligus," ujarnya.
Rekomendasi selanjutnya, kata Yoga, peningkatan jalur hijau menuju halte bus TransJakarta, untuk meningkatkan akses bagi penjalan kaki. Juga pengoptimalan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), untuk mendukung para pejalan kaki yang menuju halte.
"JPO bisa dioptimalkan tidak hanya untuk menyeberang tapi juga bisa dijadikan pusat bisnis dengan membuat beberapa toko kecil. Kalau perlu dibuat lebar sampai 10 meter, ada beberapa toko-toko di situ, jadi tujuannya orang agar berjalan tidak sepi dan maintenance lebih bagus," papar Yoga.
JPO tersebut, sambungnya, juga bisa dikembangkan tidak hanya untuk penyeberangan dari pinggir jalan saja, namun dapat pula menjadi penghubung antara satu gedung menuju gedung lainnya, seperti konsep JPO di Singapura.
"Terkadang orang malas dari satu gedung ke gedung lainnya, dan akhirnya menggunakan taksi. Nah untuk membuat JPO tidak sepi sehingga orang tidak iseng, maka ada baiknya disediakan toko-toko," ujarnya.
Konsep toko-toko yang terdapat di JPO, lanjutnya, sebanyak 70 persen akan disewakan, sementara sisanya akan disediakan secara gratis untuk Pedagang Kaki Lima (PKL).
Dirinya mengatakan bahwa konsep TOD (Transit Oriented Development) yang juga akan diterapkan pada Mass Rapid Transit (MRT) nantinya ini, ada baiknya diterapkan lebih awal bagi BRT. "Daripada nunggu MRT dan monorel lama, lebih baik diterapkan di BRT dulu. Koridor 6 dulu misalnya, di Kuningan menjadi prioritas," paparnya.
Pada rekomendasi terakhir, Yoga mengatakan bahwa program bike sharing juga dinilai dapat menjadi sarana penarik minat penumpang, baik dengan sistem sepeda umum atau sepeda sewaan.
"Pemerintah bisa sediakan sepeda dengan menggunakan smart card. Mungkin Dishub bisa menyediakan bike feeder. Kami sudah desain 100 lokasi dengan 2,000 sepeda di Jakarta. Tadi Wagub sudah oke, akan menggandeng swasta juga untuk CSR," jelas Yoga.
Yoga memprediksi beberapa lokasi yang mungkin sesuai diberlakukan adalah seperti di Monas, Thamrin, Setiabudi, Tanah Abang, Mega Kuningan, SCBD, dan Cassablanca. Nantinya stasiun sepeda tersebut menempel ke halte bus TransJakarta dan perkantoran serta pemukiman. Banyak kos-kosan ditaruh disekitar itu juga.
"Penggunaannya bisa setengah jam gratis, orang beli kartu lalu isi deposit, ditap, lalu lebih setengah jam baru kena charge, kalau kurang dari itu bisa gratis," katanya.
Menurut Yoga, bike sharing ini mudah dilakukan karena dapat diterapkan di jalan kecil, dapat mengambil sedikit jalur trotoar dan jalan kecil. "Orang selama ini males naik bus TransJakarta karena halte jauh, karena ada sepeda jadi bisa ke halte tidak capek. Itu ide bagus, tahun depan akan ke developer. Tadi Wagub minta desain dipercepat juga."