JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Yoga Adiwinarto selaku konsultan layanan transjakarta menilai aksi protes sopir-sopir angkutan kota terhadap pengoperasian bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) terjadi akibat tidak diterapkannya dua opsi dalam pengelolaan angkutan pengumpan (feeder). Kedua opsi itu adalah akuisisi rute atau kerja sama.

Menurut Yoga, jika satu dari dua opsi tersebut diterapkan, tidak terjadi lagi pelayanan yang tumpang tindih. "Sebelum pengoperasian BKTB, adakan lebih dulu pembicaraan mengenai ambil alih rute. Jadi, pelayanan di rute tersebut diambil alih seluruhnya oleh pihak transjakarta. Operator swasta yang lain disuruh keluar dan pindah ke rute lain, tentu dengan uang kompensasi," kata Yoga kepada Kompas.com, Rabu (12/2/2014).

Jika pihak operator swasta tidak ingin pindah, kata Yoga, yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama dalam bentuk integrasi layanan. Tentunya dengan syarat, angkutan dari operator swasta tersebut harus memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, yakni memiliki pintu tengah dan lantai yang tinggi. Tujuan untuk memenuhi spesifikasi tersebut agar setelah mengangkut penumpang dari kawasan permukiman, angkutan itu juga dapat melewati jalur bus transjakarta di jalan-jalan utama.

"Nantinya, angkutan yang telah memenuhi spesifikasi bisa juga menggunakan jalur bus transjakarta seperti kopaja AC," ujarnya.

Yoga berpendapat, lebih baik bus-bus ukuran sedang yang telah dibeli Pemprov DKI itu diserahkan saja ke operator swasta. "Ya sudah, kita biarkan mereka mengoperasikannya, kerja sama dengan transjakarta. Sekalian untuk upgrade angkutan-angkutan mereka yang sudah tidak layak," kata Yoga.

Penulis    : Alsadad Rudi
Editor     : Laksono Hari Wiwoho