Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeli 300 bus untuk memperkuat armada TransJakarta. Rencananya, Pemprov pun kembali membeli 1.800 bus serupa. Namun, rencana itu dianggap tak efektif dan efisien.

"Ini merupakan ketidakefektifan bila pemerintah yang membeli bus. Sementara perusahaan yang mengoperasikannya. Bila terjadi masalah pada bus, operator harus melalui birokrasi yang panjang," kata Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, Yoga Adiwiranto, pada diskusi yg dihelat Dewan Transportasi Kota Jakarta di Jakarta, Senin (24/2).

Seharusnya, sistem pengadaan bus ditangani operator untuk meminimalisasi risiko bila kerusakan terjadi. Ia mencontohkan karat pada bus. Masalah itu menunjukkan pengadaan bus yang dilakukan pemerintah tak efektif dan efisien.

"Hemat saya sebaiknya kita serahkan pada ahli nya, pengusaha dan konsorsium bus macam Lorena, Sinar Jaya, Bianglala dan lain-lain itu kan sudah ahli urusan teknis macam begini. Jadi saya pikir serahkan saja ini pada operator toh juga ini bisa memacu bisnis swasta untuk berkembang, mulai dari leasing, pembiayaan sampai pelayanan terhadap konsumen. Karena dengan pengadaan oleh operator segala resiko teknis ada di swasta sementara pihak TransJakarta hanya sebagai pengawas dan penngelola rute busway," katanya.

Sumber: MetroTVNews.com
Laporan: Doni Agus Setiawan
Editor: Laela Badriyah