"Upaya untuk mengatasi kemacetan masih sebatas omong kosong. ERP tidak jelas kapan dimulainya, three in one juga bisa diakali dengan joki, jalur pelarangan sepeda motor tidak ditambah, sekarang jalur sepeda dibuka untuk kendaraan lain," kata Yoga kepada Kompas.com, Senin (9/3/2015).

Yoga menengarai, belum ada upaya yang serius terhadap upaya mengatasi kemacetan disebabkan terputusnya komando dari atas. Ia menilai saat ini masih banyak aparat Pemprov DKI yang kurang mendukung kampanye yang diucapkan pejabat di tingkat atas.

"Seperti kasus jalur sepeda ini kan ulah Kasudin Perhubungannya di wilayah. Jadi saat gubernur berteriak-teriak mengatasi kemacetan, pegawainya di wilayah malah tidak paham. Artinya ada komando yang tidak sampai," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, ITDP memprotes kebijakan yang memperbolehkan kendaraan lain masuk jalur sepeda di jalan inspeksi KBT. Mereka menganggap hal itu telah menghilangkan hak-hak masyarakat yang telah berusaha berpaling dari kendaraan bermotor.

Dalam foto-foto yang diunduh dari akun @itdpindonesia, tergambar jelas bagaimana para pengguna sepeda harus merelakan jalurnya diduduki oleh para pengguna sepeda motor. Akibatnya, sebagian pengguna sepeda tampak melintas di atas jalur hijau, namun tak sedikit yang memilih memikul sepedanya.

Mengutip dari beritajakarta.com, jalur sepeda yang dibuka untuk mengakomodir semua kendaraan mulai berlaku hari ini. Jalur yang dibuka mulai dari 

depan RSK Duren Sawit hingga jembatan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara. Kebijakan itu diterapkan setiap Senin-Jumat mulai pukul 06:00-09:00.

Alsadad Rudi, Kompas.com , Jakarta | Senin, 9 Maret 2015, 20.45