JAKARTA, KOMPAS.com – Klaim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan jalan layang busway koridor 13 (Ciledug-Blok M) hanya untuk bus transjakarta mulai diragukan. Emblem-emblem transjakarta dianggap hanya pemanis agar kepentingan utama di balik pembangunan jalan layang sepanjang 9,3 kilometer itu bisa terlaksana.
Keraguan itu muncul setelah Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia menemukan sejumlah rancangan yang menggambarkan ilustrasi mobil pribadi di dalamnya. Tidak hanya itu, pada sejumlah spanduk proyek juga tertulis kalau proyek tersebut adalah proyek pembangunan jalan layang non tol (JLNT), bukan jalan layang busway koridor 13.
“Katanya khusus transjakarta, kok ada mobil sedannya? Ini bakal jadi jalan layang buat transjakarta aja atau jadi JLNT. Kita curiga emblem-emblem transjakarta hanya pemanis, tujuannya agar jalan layang bisa dibangun di situ. Jadi yang diincar jalan layang untuk mobilnya,” kata Direktur ITDP Indonesia Yoga Adiwinarto kepada Kompas.com, Jumat (17/4/2015).
Yoga menyayangkan, apabila kecurigaan itu benar-benar terbukti. Sebab, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan jalan layang tersebut tidak kecil karena jumlahnya mencapai Rp 2,5 triliun.
Menurut dia, sangat disayangkan apabila anggaran yang dikeluarkan tidak menghasilkan solusi untuk mengatasi masalah kemacetan. Apalagi anggaran yang digunakan adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Ia menjelaskan, pada dasarnya solusi untuk menyelesaikan kemacetan di Jakarta bukanlah menambah jumlah jalan, tetapi memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dia menganggap, hal itu tidak bisa terjadi apabila jalan layang koridor 13 bisa digunakan untuk mobil pribadi.
“Uang yang digunakan uang rakyat, lho. Bukan uang swasta. Tanah yang terkena dampak juga tanah publik,” ujar dia.
Atas dasar itu, Yoga menganggap sudah seharusnya jajaran Pemprov DKI, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan layang busway koridor 13 lebih transparan dalam hal perencanaan sebuah proyek. Sebab ia menganggap sampai saat ini hal itu tidak dilakukan.
“Padahal kan Pak Ahok (Gubernur Basuki Tjahaja Purnama) selama ini selalu mengedepankan transparansi. Harusnya itu juga dilakukan dalam perencanaan pembangunan. Tapi ini kok kesannya kayak sembunyi-sembunyi,” tutur Yoga.