Kegagalan kota – kota besar di Indonesia untuk menyediakan angkutan umum yang baik, ditandai dengan kondisi angkutan umum yang semakin buruk dengan turunnya kualitas layanan dan penurunan jumlah penumpang angkutan umum. Ditambah lagi kebijakan penyediaan angkutan massal yang cenderung mengesampingkan peran angkutan eksisting (angkot dan bus). Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena tidak bisa dipungkiri bahwa angkutan umum masih dibutuhkan dan masih memiliki potensi untuk dikembangkan.

Melihat fenomena ini, ITDP Indonesia mengeluarkan sebuah panduan berjudul, “Panduan Reformasi Angkutan Umum di Indonesia”. Panduan yang dirilis hari ini berisi garis besar dari mekanisme proses reformasi angkutan umum di Indonesia pada Bulan Januari 2019. Nantinya, panduan ini akan terus dilengkapi dengan melibatkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Panduan ini ditujukan bagi Pemerintah Kota seperti Walikota dan SKPD terkait dalam membenahi angkutan umum perkotaan. Selain itu, panduan ini juga ditujukan kepada pemangku-pemangku kebijakan yang berhubungan dengan sektor transportasi.

Tujuan besar dari panduan ini ialah memberikan gambaran besar yang menyeluruh tentang langkah – langkah untuk perbaikan angkutan umum, yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota. Panduan ini juga memberikan contoh nyata dari berbagai pengalaman dan tahapan pelaksanaan reformasi angkutan umum di Indonesia.

Unduh Panduan Reformasi Angkutan Umum di Indonesia (versi draft Januari 2019) di sini*

 *Panduan ini akan terus diperbarui melibatkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Public Transport Reform Guide in Indonesian Cities

The inability of big cities in Indonesia to provide good public transport is indicated by the worsening condition of public transportation with a decline in service quality and a decrease in the number of public transport passengers. Coupled with the policy of providing mass transportation which tends to eradicate or limit the role of existing transportation (buses and minibusses). The government needs to give these issues special attention from the government because public transport is still needed and still needed to be developed.

Seeing this phenomenon, ITDP Indonesia issued a guide entitled, “Public Transport Reform Guide in Indonesian Cities”. The guidelines contain an outline of the mechanism and scheme in reforming public transport in Indonesia. Later, this guide will continue to be improved with the involvement and help by the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

 The main objective of this guide is to provide a comprehensive overview of the steps in improving public transport, which can be carried out by the city government (governor, the mayor, and related city agencies) and various stakeholders in the transportation sector. This guide also provides concrete examples of various experiences and stages of implementing public transport reform in Indonesia.