TUMI E-Bus Mission memberikan dukungan teknis di 21 kota deep-dive dan meningkatkan inisiatif ke lebih dari 500 kota jejaring (city network) dengan tujuan pengadaan 100.000 bus listrik secara global pada tahun 2025. Di Indonesia, dukungan teknis yang mendalam telah diberikan kepada kota Jakarta dan 7 kota jejaring terpilih yang mendapatkan pembelajaran dan peningkatan kapasitas,bertujuan untuk mempercepat pengadaan bus listrik.
Untuk mendukung peningkatan kapasitas kota jejaring Indonesia, semua mitra TUMI termasuk WRI, ITDP, ICLEI, UITP, C40 dan ICCT menyelenggarakan kegiatan dialog dan peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk mempelajari tentang regulasi yang memungkinkan terjadinya strategi perencanaan dan pengembangan, pelibatan pemangku kepentingan, serta strategi pembiayaan dari pemerintah daerah di Indonesia yang telah memulai uji coba bus listrik. Dialog ini juga mendiskusikan strategi untuk mengatasi dua tantangan terbesar implementasi bus listrik di Indonesia yaitu: pengembangan road map serta pengaturan visi dan strategi pembiayaan jangka panjang. Acara dikemas dalam format tatap muka dengan menghadirkan pakar bus listrik, pemangku kepentingan terkait (manufaktur bus dan lembaga pendanaan), serta pemerintah daerah untuk membahas secara mendalam strategi adopsi bus listrik dengan para peserta dari kota jejaring.
Acara dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah kota dan provinsi di Indonesia yang menjadi bagian dari kota jejaring TUMI di antaranya,Provinsi Bali, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Bandung, Kota Medan, dan Kota Pekanbaru. Selain itu turut hadir, pemangku kepentingan lainnya yaitu, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, PT Transportasi Jakarta, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Bank Dunia, KfW Development Bank, Operator dan manufaktur bus listrik.
Workshop dilakukan selama 3 hari dimulai pada tanggal 17 Oktober 2022 hingga 19 Oktober 2022 di HARRIS Vertu Hotel, Harmoni, Jakarta Pusat. Di hari pertama (17/10), workshop dibagi dalam 3 sesi yaitu, Sesi Pagi, Sesi Siang, dan Sesi Sore. Hari pertama dibuka dengan Sesi Pagi bertajuk “City Dialogue: Peran Pemerintah Daerah dalam Akselerasi Transisi Menuju Transportasi Umum Berbasis Listrik” yang disampaikan oleh perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali, Kementerian Perhubungan, dan Transjakarta. Dalam sesi ini Gonggomtua Sitanggang, Transport Manager ITDP Indonesia menjadi penanggap dari paparan para pembicara. Beberapa tanggapan yang diberikan Gonggom antara lain, pentingnya road map terkait bus listrik dari Kementerian Perhubungan untuk dapat menetapkan target, strategi implementasi serta anggaran sehingga kota – kota dapat termotivasi untuk mengadopsinya sebagai basis pengadaan bus listrik. Gonggom juga menambahkan, strategi implementasi juga harus dilengkapi dengan strategi push policies untuk mendukung adopsi bus listrik ini, seperti Electronis Road Pricing (ERP), Low Emission Zone (LEZ), dan penetapan tarif parkir tinggi untuk kendaraan ICE/CNG.
Acara dilanjutkan dengan Sesi Siang bertajuk, “Diskusi Panel tentang Opsi Pengadaan dan Pembiayaan E-bus” yang disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, MCC, ITDP, PT SMI, Bank Dunia, PT PII, dan KfW. Pada sesi ini, Direktur ITDP Asia Tenggara, Faela Sufa membawakan materi mengenai “Pembiayaan dan Kebijakan Adopsi Bus Listrik: Studi Kasus dari Jakarta”. Dalam paparannya Faela menjelaskan mengenai tantangan dalam pembiayaan bus listrik. Faela juga memberikan beberapa opsi institusi finansial untuk pembiayaan bus listrik seperti Exporting Credit Agencies (ECA), PT Sarana Multi Infrastruktur, Multilateral Development Bank (MDB), Development Financing Institutions (DFIs) dan Sovereign Wealth Funds (SWFs). Pada studi kasus program bus listrik Transjakarta, Agen Pemegang Merek (APM) atau pemilik aset menjual atau menyewakan aset yang diperlukan (bus listrik dan infrastruktur pengisian daya) kepada operator. Skema ini dapat mengoptimalkan peran institusi eksisting tanpa banyak mengubah peran yang telah dijalankan sebelumnya.
“Beberapa kerangka kebijakan yang bisa mempercepat adopsi bus listrik adalah kebijakan untuk memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan komitmen anggaran dan sumber daya lainnya, kebijakan untuk mengurangi total biaya kepemilikan (TCO) Bus Listrik, kebijakan disinsentif untuk penggunaan kendaraan konvensional, dan kebijakan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur.” ungkap Faela.
Hari pertama ditutup dengan sesi sore bertajuk “Market Dialogue: OEM dan Operator Bus Listrik” yang disampaikan oleh perwakilan dari PT INKA, PT Mobil Anak Bangsa (MAB) dan perusahaan startup “Transisi”.
Pada hari kedua (18/10), dibuka dengan paparan dari E-Mobility Manager WRI DC, WRI Finance Expert, ICCT, dan C40 Cities yang secara berurutan membahas tentang bagaimana cara mengadopsi bus listrik di perkotaan, model bisnis bus listrik, total biaya kepemilikan bus listrik, dan aspek hukum bus listrik. Workshop dilanjutkan dengan sesi bertajuk “Lokakarya – World Cafe tentang pengembangan peta jalan bus listrik dan strategi pembiayaan”. Pada sesi ini, setiap kota yang hadir diminta untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan tahap implementasi bus listrik di kota mereka.
Dalam sesi lokakarya ini para kota-kota melakukan diskusi yang didampingi oleh fasilitator dari ITDP Indonesia. Perwakilan dari masing-masing kota diminta untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh kota untuk dapat melangkah lebih dekat ke implementasi bus listrik, dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, karakteristik kota, dan tantangan yang dihadapi. Hasil akhir dari sesi ini adalah terciptanya sebuah konsep peta jalan bus listrik yang memuat pentahapan dan pemangku kepentingan yang terlibat pada setiap tahap. Sesi ini ditutup dengan sesi presentasi hasil diskusi dari fasilitator dari masing-masing kota.
Materi paparan para pembicara hari Pertama dan Kedua dapat diakses di sini.
Pada hari ketiga (19/10), peserta workshop diberikan kesempatan untuk mengunjungi depo bus listrik milik salah satu operator dari Transjakarta. Depo ini memiliki 10 charging station yang masing-masing memiliki daya 200kW. Di depo bus listrik, diberikan juga beberapa topik materi yang dibawakan oleh PT Mayasari Bakti selaku operator bus listrik yang telah berkontrak dengan Transjakarta.
Direktur PT Mayasari Bakti, Ahmad Zulkifli menjelaskan terdapat beberapa jenis perawatan yang dilakukan terhadap bus listrik, yaitu harian, mingguan, dan jadwal perawatan khusus AC. Selain itu juga terdapat perawatan yang dilakukan secara periodik (5000 km, 15.000 km, 30.000 km, 60.000 km).
Perawatan juga dilakukan ketika terjadi kerusakan tiba-tiba saat beroperasi. Maksimal waktu penanganan jika ada kerusakan adalah 30 menit, jika di atas 30 menit maka bus akan dipulangkan kembali ke depo. “Proses daily prosecure di depo bus listrik dilakukan dari jam 10 malam hingga jam 4 pagi. Dimulai dari pengecekan visual, fungsi bus, perbaikan dan perawatan, pencucian bus, pengecekan harian, pengisian daya,” ungkapnya.
Kegiatan site visit ke depo bus listrik milik salah satu operator dari Transjakarta menjadi penutup dari rangkaian kegiatan TUMI E-Bus Workshop: Indonesia E-Bus Roadmap & Financing Strategy. Untuk mengetahui isu mengenai perkembangan bus listrik di Jakarta secara berkala, akses Bulletin Jakarta’s TUMI #eBusMission Series di link berikut.