Mengembangkan jaringan angkutan umum tidak cukup hanya dengan menambah rute atau membangun infrastruktur baru. Keandalan layanan, kemudahan berpindah moda, integrasi tarif, hingga akses pejalan kaki menuju halte dan stasiun turut menentukan apakah masyarakat akan memilih angkutan umum untuk mobilitas sehari-hari. 

Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam sesi panel “Integrating Mobility: Building a Seamless Public Transport Experience” di Transport Expo Asia 2026, yang berlangsung pada 22 Oktober 2026 di Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam diskusi tersebut, Senior Transport Associate Rahmad Wandi Putra bersama praktisi transportasi dari Malaysia dan Singapura berbagi pengalaman mengenai tantangan dan strategi untuk mewujudkan layanan angkutan umum yang lebih terintegrasi. 

Lessons Learned Dari Malaysia, Indonesia, dan Singapura

Zainurul Hakim, Head of Initiatives and Strategic Partnerships sekaligus Chief of Bus Infrastructure Development di Prasarana – Rapid Bus Sdn. Bhd., menyoroti keandalan layanan dan waktu tunggu yang lama sebagai sebagian hambatan terbesar dalam mewujudkan pengalaman angkutan umum yang terintegrasi di Malaysia. Hakim menyebut hasil sebuah survei bahwa masyarakat hanya bersedia menunggu hingga sekitar 15 menit sebelum mempertimbangkan moda alternatif. Untuk menjawab isu ini, Malaysia meningkatkan keandalan layanan dengan penyediaan jalur khusus bus. Penerapan jalur khusus bus di koridor Ampang–Kuala Lumpur berhasil memangkas waktu perjalanan dari 17 menit menjadi 14 menit. Selain itu, pemerintah Malaysia juga meningkatkan kualitas sekitar 500 halte dari 5.000 halte bus di Kuala Lumpur. 

Selain perbaikan infrastruktur, Prasarana Rapid Bus mengembangkan layanan demand-responsive transit (DRT), yaitu layanan angkutan berdasarkan permintaan yang beroperasi di wilayah layanan tertentu. Layanan ini dikembangkan sebagai alternatif yang lebih efisien di kawasan dengan permintaan perjalanan yang relatif rendah. Saat ini, sekitar 300 van telah beroperasi untuk melayani kebutuhan tersebut.  

Pengalaman dua tahun pengoperasian DRT menunjukkan pentingnya memahami pola permintaan perjalanan, aplikasi untuk mengakses layanan, dan menjaga waktu tunggu maksimal 15 menit. Ke depannya, layanan ini akan dilengkapi dengan rute pengumpan berjadwal tetap yang menghubungkan kawasan permukiman dengan stasiun LRT. 

Hakim menekankan peningkatan kualitas angkutan umum membutuhkan dukungan pemerintah. Operasional angkutan umum tidak selalu dapat menghasilkan keuntungan secara mandiri, sehingga diperlukan model bisnis dengan jaminan pemerintah agar layanan dapat terus berjalan dan menarik dukungan investasi. 

Dari perspektif Indonesia, mobilitas masyarakat Jabodetabek telah melampaui batas administratif kota. Hal ini membutuhkan integrasi kelembagaan dan koordinasi antar wilayah untuk perencanaan dan pengaturan angkutan umum yang dapat melayani kebutuhan perjalanan masyarakat.  Tanpa koordinasi lintas wilayah, pengembangan jaringan, pengaturan operasional, dan integrasi pembayaran berisiko berjalan secara terpisah. Ia menekankan integrasi tarif melalui JakLingko perlu terus diperluas agar dapat menjangkau kawasan metropolitan yang lebih luas. 

Rahmad juga menyoroti pentingnya peningkatan akses pejalan kaki dan pesepeda menuju angkutan umum. Akses dan infrastruktur yang memadai tentunya akan mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Peningkatan ini juga termasuk papan penunjuk arah, rambu, dan informasi kedatangan real-time yang mudah dipahami dan inklusif. 

Sementara itu, fasilitas park and ride masih dapat berperan, terutama di stasiun pinggiran kota atau stasiun terminal. Namun, pengembangannya perlu direncanakan secara hati-hati agar tidak justru mendorong lebih banyak perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Fasilitas ini sebaiknya menjadi solusi transisi hingga layanan angkutan umum yang andal tersedia secara lebih merata. 

Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan angkutan umum perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan penggunaan kendaraan pribadi. Jeremy Yap, Senior Director di National Transport Academy dan mantan Deputy Chief Executive Land Transport Authority (LTA) Singapura menjelaskan keterbatasan erat lahan mendorong pemerintah Singapura untuk menyediakan layanan angkutan umum yang ekstensif dan berkualitas.  

Dalam perencanaan layanan, Yap menyoroti tiga prioritas utama: keandalan, kenyamanan, serta konektivitas perjalanan awal dan akhir. Ketepatan waktu meningkatkan kepercayaan penumpang, sementara pengurangan titik perpindahan dan penyediaan jalur pejalan kaki beratap dapat membuat perjalanan lebih nyaman. 

Di sisi penyediaan, Singapura berinvestasi dalam perluasan jaringan dan pembangunan infrastruktur transportasi publik. Kebijakan ini didukung dengan menghentikan pembangunan jalan baru, membatasi masa berlaku Certificate of Entitlement (COE) hingga 10 tahun, serta penerapa sistem Electronic Road Pricing (ERP). Dalam diskusi tersebut, Yap juga menekankan pentingnya integrasi tarif sebagai salah satu aspek yang paling sering bersentuhan langsung dengan pengalaman penumpang. 

Penerapan account-based ticketing memungkinkan pembayaran angkutan umum terintegrasi melalui sistem berbasis akun. Singapura juga mendorong penggunaan kartu kredit sebagai metode pembayaran lintas moda untuk mempermudah perjalanan dan mengurangi kekhawatiran penumpang terkait pembayaran. 

Pengalaman Jakarta, Kuala Lumpur, dan Singapura memperlihatkan bahwa membangun sistem angkutan umum yang terintegrasi membutuhkan lebih dari sekadar menghubungkan rute dan moda. Keandalan layanan, kenyamanan perjalanan, aksesibilitas, integrasi pembayaran, serta koordinasi antarlembaga perlu dirancang sebagai bagian dari satu ekosistem mobilitas.