Author: Fani Rachmita

Rencana pemberlakuan Electronic Road Pricing (ERP) seperti di Singapura langsung memancing kontroversi.

ERP rencananya akan diberlakukan di jalan protokol dan tarifnya kemungkinan berkisar antara Rp 50.000 sampai Rp 100.000. Seperti apa pendapat pengguna jalan? detikOto menanyai beberapa diantara mereka.

"Kalau menurut saya, itu harus disosialisasikan terlebih dahulu, kalau belum disosialisasikan akan banyak masyarakat yang mengeluh, apalagi dengan tarif yang mahal. Terlebih lagi melihat fasilitas yang diberikan pemerintah belum memadai," ujar Mukmin (37), Guru SD dan SMP.

Selengkapnya: http://oto.detik.com/read/2011/07/20/175234/1685530/1209/erp-di-mata-pengguna-jalan

Polda Metro Jaya berharap Pemprov DKI segera mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang analisis dampak lingkungan (Amdal) Lalu Lintas. Perda ini untuk mengantisipasi kemacetan saat adanya pembangunan pusat perbelanjaan dan gedung di wilayah DKI. "Hampir semua mal dan gedung di Jakarta tidak memiliki Amdal Lalu lintas, mereka hanya terpatok pada Amdal Lingkungan," kata Kasubdit Keamanan dan…

Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta membatalkan rencana membuka akses Jalan Rasuna Said menuju Jalan Satrio pada 21 Juli besok. Penutupan jalan ini dilakukan untuk mengerjakan proyek pembangunan Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu Tanah Abang. Mulanya, penutupan jalan hanya direncanakan selama dua bulan.

"Banyak kendala yang dihadapi, sehingga kami harus menunda pembukaan akses,” kata Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Novizal hari ini, Rabu 20 Juli 2011.

Selengkapnya: http://www.tempo.co/hg/jakarta/2011/07/20/brk,20110720-347535,id.html

Kebijakan pemerintah menerapkan disparitas harga yang relatif tinggi antara bahan bakar minyak bersubsidi dan nonsubsidi mulai menimbulkan kekisruhan. Antrean kendaraan membeli BBM bersubsidi terus terjadi. Kondisi ini diperkeruh maraknya pengecer BBM. Disparitas harga BBM bersubsidi dan BBM nonsubsidi yang mencapai Rp 3.000 sampai Rp 3.500 per liter mulai mengundang kekisruhan di Tarakan, Kalimantan Timur. Lebih…

Pembenahan terhadap bus Transjakarta kurang memadai. Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Prya Ramadhani mengatakan, pemerintah seharusnya meningkatkan kualitas pelayanan bus Transjakarta.  ”Jangan hanya mengurus jaringan baru, percuma kalau pengguna busway ( bus Transjakarta, red) malah beralih ke kendaraan pribadi,” ujarnya kemarin. Selengkapnya: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/413785/

 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyuntikkan dana sebesar Rp100 miliar kepada PT Marga Lingkar Jakarta untuk mendukung percepatan pembangunan proyek Jakarta outer ring road West 2 ruas Ulujami-Kebon Jeruk. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan suntikan dana penyertaan modal pemerintah (PMP) Pemprov DKI tersebut ditetapkan dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI…

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menerbitkan instruksi presiden (inpres) tentang penghematan energi. Inpres ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengatasi krisis energi serta mengurangi beban negara akibat tingginya harga minyak dunia. Inpres tersebut juga diharapkan menjadi pendorong gerakan penghematan energi di Indonesia, terutama di lingkungan pemerintahan. “Artinya pada jam-jam tertentu sebagaimana pernah kita lakukan,…

 Masalah kemacetan dan kesemrawutan transportasi kota Bandung membuat mahasiswa-mahasiswa Teknik Mesin ITB menciptakan solusi untuk masalah tersebut. Perancangan transportasi ini berupa pembangunan monorail dan light rail transit (LRT) di jalan-jalan yang memang merupakan sarang kemacetan. Jenis kereta dan jalur yang dilalui pun dipikirkan secara matang agar solusi ini dapat bekerja dengan maksimal. Ketujuh mahasiswa Teknik…

Kemacetan di Ibu Kota semakin parah. Namun, hingga kini belum ada solusi jitu untuk mengatasinya. Berbagai program sudah ditawarkan, tapi sejauh ini belum terbukti efektif mengurai kemacetan secara keseluruhan.

Misalnya, pengoperasian bus Transjakarta ternyata tidak mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Belum membaiknya kualitas pelayanan membuat pengguna kendaraan pribadi enggan beralih ke bus Transjakarta. Begitu pun dengan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek masih belum memenuhi daya angkut sesuai harapan.

Selengkapnya: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/413575/

Subscribe

Sign up for updates on our projects, events and publications.

SIGN UP