JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui, terlambat menangani masalah angkutan umum atau public transport. Akibatnya, pelayanan seluruh moda transportasi umum sangat buruk.
Kemacetan semakin parah karena warga Jakarta dan kota-kota penyangga memilih menggunakan kendaraan pribadi saat menjalani aktifitas sehari-hari. Pilihan menggunakan mobil dan motor adalah keterpaksaan saja, karena pelayanan angkutan umum jauh dari nyaman, aman, dan tidak tepat waktu.
Masyarakat sebenarnya sadar, menggunakan mobil pribadi terpaksa menanggung konsekuensi, biaya yang tinggi. Macet berjam-jam di jalan, telah membakar bahan bakar minyak (BBM) sia-sia.
"Ya, kita memang terlambat menangani public transport tetapi kita terus mengupayakan peningkatan pelayanan busway yang sudah berusia 10 tahun terakhir. Tahun 2012 ini sudah ditambah melayani 11 koridor. Dan, tahun 2013 akan menambah lagi dua koridor baru," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani menjawab pertanyaan masyarakat pada seminar publik menyongsong Jakarta 2025 di Jakarta, Kamis (13/9).
Lebih lanjut Sarwo Handayani menambahkan, keterlambatan penanganan transportasi umum karena di bidang ini hanya dianggarkan 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).