The “Bus Rapid Transit and Pedestrian Improvements Project in Jakarta (2007 – 2011)” is implemented by the Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) in collaboration with the Government of DKI Jakarta and funded by the GEF-UNEP. The main objective of the project is to support a shift of trips from private motor vehicles to public transportation. Such shifting can happen if the services of public transport compete favorably with private vehicles, and with the support of other policies such as provision of facilities for the use of non-motorized transportation, transit oriented development and transportation demand management. The UNEP has conducted a Mid Term Evaluation (MTE) which was completed in August 2010. The project objectives have been adjusted based on MTE results. This report is for the period of January – June 2011.
Author: Fani Rachmita
JAKARTA– Keberadaan jalan tol di Ibu Kota tidak bisa lagi diandalkan untuk mengatasi kemacetan. Keberadaan jalan tol justru merangsang warga untuk menggunakan kendaraan pribadi. Peneliti Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Yoga Adiwinarto mengatakan,keberadaan jalan tol sudah tak efektif lagi untuk menguraikemacetansebablalu lintas di jalan bebas hambatan itu juga sering tersendat.Pada prinsipnya, jalan tol…
Jakarta – Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman menyetujui usul dari Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Dwi Sigit untuk menutup gerbang tol Semanggi I yang terletak di seberang Plaza Semanggi. "Tidak apa-apa bila ditutup," ujarnya saat dihubungi, Kamis, 9 Februari 2012. Menurut Adityawarman, kawasan Semanggi saat ini sudah berkembang pesat sehingga keberadaan…
Jakarta City Government is moving forward with its plan to transform Transjakarta institution to become BUMD (City Owned Enterprise), which will enable Transjakarta to be managed professionally. This move is considered significant to improve Transjakarta service, which currently suffers overcrowding and long waiting time. The regulation to establish Transjakarta BUMD is currently under consultation between…
by Yoga Adiwinarto,
INDONESIA COUNTRY DIRECTOR, INSTITUTE FOR TRANSPORTATION & DEVELOPMENT POLICY
Koran Tempo, Kamis 19 Januari 2012
Seperti yang telah diberitakan oleh beberapa media, Pemerintah Provinsi DKI berencana mengubah manajemen organisasi Transjakarta dari badan layanan umum (BLU) menjadi badan usaha milik daerah (BUMD).
Banyak pihak yang menginterpretasikan bahwa ini adalah upaya membuat Transjakarta mengejar profit dan menomor duakan pelayanan, yang jelas saja langsung dibantah oleh gubernurnya sendiri, karena tujuan be liau mengubah organisasi Transjakarta sematamata demi membuat manajemen lebih efisien dan lebih baik (Tempo Interaktif, 28 Desember 2011). Namun manajemen efisien seperti apa yang dimaksud? Apa pun alasan Gubernur, ada beberapa alasan untuk mendasari mengapa langkah mengubah Transjakarta menjadi BUMD merupakan langkah jitu.
http://www.tempo.co/read/kolom/2012/01/19/518/BUMD-Transjakarta-Mengapa-Tidak–
New developments in urban transport in Indonesia promise to counter the trend of increasing greenhouse gas emissions in this sector. Jakarta's nascent bus rapid transit (BRT) system is resulting in the re-allocation of scarce road space in the center of the city to efficient public transportation and has resulted in a shift of trips from private motor vehicles. Jakarta and other Indonesia cities also have worked to improve pedestrian facilities to increase the number of walking trips, important to the development of public transport. The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) and its partners, which have thus far provided technical support for the Jakarta BRT, are working to develop a longer-term technical support system to help bring BRT and pedestrian improvements in Indonesia up to international state-of-the-art standards.
The “Bus Rapid Transit and Pedestrian Improvements Project in Jakarta (2007 – 2011)” is implemented by the Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) in collaboration with the Government of DKI Jakarta and funded by the GEF-UNEP. The main objective of the project is to support a shift of trips from private motor vehicles to public transportation. Such shifting can happen if the services of public transport compete favorably with private vehicles, and with the support of other policies such as provision of facilities for the use of non-motorized transportation, transit oriented development and transportation demand management. The UNEP has conducted a Mid Term Evaluation (MTE) which was completed in August 2010. The project objectives have been adjusted based on MTE results. This report is for the period of July – December 2011.
DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengikuti langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan mewajibkan para sopir angkutan kota (angkot) menggunakan seragam saat beroperasi. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok terus membahas rencana ini bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda). “Pembahasan itu dilakukan dengan Organda, karena tidak ingin seragam itu nantinya memberatkan para sopir angkot,” kata Kepala…
TEMPO.CO, Jakarta – Komunitas Peta Hijau Jakarta akan menambah tiga peta lagi tahun depan. Peta pertama terkait dengan kawasan Kecamatan Kramat Jati. Kedua, pemetaan terfokus pada mal-mal ramah lingkungan di Jakarta. Lalu peta terakhir mengenai perkampungan kumuh Jakarta yang tidak dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah DKI ataupun Rencana Detail Tata Ruang. Pembuatan satu peta…