Moda berjalan kaki dan bersepeda memiliki peranan penting dalam sistem transportasi perkotaan berkelanjutan, khususnya untuk menghubungkan first/last mile dengan transportasi publik. Dengan target penggunaan transportasi publik sebesar 60% untuk kawasan Jabodetabek pada 2029 dan target elektrifikasi transportasi publik pada 2030, Pemerintah Kota Bogor perlu meningkatkan infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda. ITDP Indonesia, dengan dukungan dari…
Language: Indonesian
Studi yang disusun oleh ITDP Indonesia dengan dukungan UK Partnering for Accelerated Climate Transition (UK PACT) ini merumuskan konsep pengembangan koridor hijau, termasuk rekomendasi lokasi prioritas serta rencana aksi yang diperlukan untuk implementasi kebijakan tersebut. Dengan pendekatan berbasis analisis celah terhadap kebijakan yang ada, studi ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam…
Dokumen “Peta Jalan dan Desain Konseptual Pengembangan Infrastruktur Sepeda Kota Surabaya” disusun melalui hasil kerja kolaboratif Tim Konsorsium Surabaya Kota Ramah Bersepeda, dengan dukungan ITDP melalui kampanye Cycling Cities. Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari lokakarya “Menuju Surabaya Ramah Bersepeda” pada 6 November 2022, yang menghasilkan 10 poin konsensus sebagai langkah awal menuju kota ramah…
Implementasi Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya menjadi momentum penting dalam penguatan sistem transportasi publik yang lebih cepat, efisien, dan dapat diandalkan. Keberhasilan pelaksanaan implementasi BRT Bandung Raya tersebut tidak hanya bergantung pada efektivitas operasional, tetapi juga pada inklusivitas serta aksesibilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda sebagai moda First-Mile dan Last-Mile. Untuk merumuskan langkah strategis…
“Rekomendasi Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Kawasan Kota Lama Surabaya” merupakan hasil kolaborasi ITDP Indonesia dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan rencana revitalisasi Kawasan Kota Lama Surabaya sebagai salah satu destinasi wisata yang ramah pejalan kaki, pesepeda, dan mudah diakses transportasi publik. Dokumen ini berisi enam kategori rekomendasi yang disusun berdasarkan isu dan temuan terkait konektivitas,…
Peran transportasi bersih dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Selain peningkatan layanan transportasi publik serta infrastruktur berjalan kaki dan bersepeda, transisi ke kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) perlu untuk mulai diterapkan. ITDP Indonesia bermitra dengan United Nations Environment Programme (UNEP), menyusun studi mengenai potensi mobilitas listrik perkotaan di Indonesia untuk mendorong…
Materi ini merupakan bahan paparan Deliani Poetriayu Siregar, Urban and Inclusive Planning Manager ITDP Indonesia sebagai narasumber dalam diskusi antar lembaga dan instansi bertema “Membangun Transportasi Publik yang Aman dan Bebas dari Kekerasan Seksual” (12/06) yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan Yayasan Kalyanamitra.
Kementerian Perhubungan memiliki target 90% elektrifikasi armada transportasi publik perkotaan pada tahun 2030 untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor transportasi darat. Namun, implementasi untuk mencapai target tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dalam perencanaan, metode penentuan jumlah bus listrik, fasilitas pengisian daya, dan keselarasan elektrifikasi dengan payung hukum serta target lain. Dokumen Rancangan Peta…
Transportasi publik di Jabodetabek diatur oleh setidaknya tiga belas badan pemerintahan dengan kewenangan yang berbeda-beda berdasarkan letak geografis layanan yang dikelola. Hal ini berakibat pada ketersediaan dan tingkat layanan transportasi publik yang berbeda-beda antarwilayah di Jabodetabek. Dokumen ini merupakan hasil studi ITDP Indonesia didukung oleh Pemerintah Inggris melalui program UK PACT yang menguraikan lebih lanjut…