SUKU Dinas Perhubungan Jakarta Utara menertibkan angkutan umum yang parkir sembarangan, Selasa (26/4) siang. Sebanyak 14 angkot dari berbagai jenis ditilang. Sejumlah pengguna jalan menilai, tindakan tegas terhadap angkot yang parkir sembarangan pantas dilakukan. "Harus lebih sering dilakukan supaya ada efek jera," tutur Afandi (25), warga Plumpang. Komandan Regu Pengawasan dan Pengendalian Sudin Perhubungan Jakarta…
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera merealisasikan penghapusan parkir di bahu jalan atau off street kawasan Hayam Wuruk dan Gajah Mada Jakarta Pusat pada Juni tahun ini. Dalam pelaksanaannya nanti, semua kendaraan yang terparkir di sepanjang jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada akan diarahkan untuk berpindah ke lahan parkir dalam gedung (off street) di sekitar…
Sudin Perhubungan Jakarta Utara menertibkan 14 angkutan umum yang parkir sembarangan. Selasa (26/4). Komandan Regu Pengawasan dan Pengendalian Sudin Perhubungan Jakarta Utara, Imam S, mengatakan, angkutan umum yang berhasil ditilang tersebut diantaranya, KWK, Metromini, dan bus AKAP. Seluruh angkutan tersebut ditertibkan di beberapa ruas jalan seperti Jalan Gunungsahari ( depan Manggadua Square), Jalan Yos Soedarso,…
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu peraturan pemerintah terkait rencana penerapan electronic road pricing (ERP). “Sampai saat ini konsep ERP (penerapan jalan berbayar) masih di pemerintah pusat,” kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, 26 April. Fauzi menyatakan dirinya belum tahu sejauh mana pembahasan peraturan pemerintah ERP itu di pemerintah pusat. “Saya belum tahu, belum diberi…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan lahan parkir khusus penyandang cacat. Rencana tersebut akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Parkir yang sedang disusun. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKIJakartaUdarPristono mengatakan, selama ini tidak ada tempat parkir khusus penyandang cacat. Menurut Pristono, saat ini pihaknya masih menerima masukan untuk menyempurnakan revisi Perda Perparkiran.“Kita akan memperbaiki…
Rancangan revisi Perda No 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran yang telah diselesaikan Pemprov DKI dinilai belum mengakomodasi kepentingan penyandang cacat. Beberapa pasal dalam rancangan revisi itu masih kontradiktif. “Jika sekarang sudah ada ladies parking atau lahan parkir khusus wanita, maka harus ada lahan parkir untuk penyandang cacat. Itu belum ada dalam revisi Perda Perparkiran yang…
Penundaan pelaksanaan sistem electronic road pricing (ERP) semakin memperparah kemacetan Ibu Kota. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, penundaan tersebut menghambat rencana penanggulangan kemacetan. Pembatasan penggunaan kendaraan melalui ERP merupakan salah satu bagian dari pola transportasi makro (PTM) yang dikembangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. “Kebutuhan penerapan ERP sudah sangat mendesak karena persoalan kemacetan yang…
Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 1999 tentang perparkiran. Direktur lalu linta Polda Metro Jaya Kombes Royke Lumowa mendukung revisi ini karena perda dianggap masih banyak kekurangan. "Namanya raperda, memang masih banyak kekurangan," ujar Royke di sela-sela diskusi tentang Perda perparkiran di Gedung JMC, Jl Kebon Sirih, Jakarta…
Pemerintah Provinsi DKI tengah melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) nomor 5/1999 tentang Perparkiran. Anggota koalisi Transport Demand Management (TDM), Ari Mohammad, meminta pemprov memperhatikan konsumen penyandang cacat yang menggunakan jasa gedung parkir. "Bahwa gedung-gedung harus memfasilitasi untuk penyandang cacat," ujar Ari Mohammad dalam diskusi publik bertajuk 'Perparkiran Jakarta Sebagai Alat Traffict Management Jakarta' di…