Apakah pengembangan kawasan di sekitar titik-titik transit akan membuat masyarakat beralih ke transportasi publik? Belum tentu. Fenomena ini dapat dilihat di Selangor, Malaysia. Meski memiliki jaringan transportasi publik sepanjang 256 km dan layanan pengumpan (feeder), 83 persen perjalanan di Klang Valley masih menggunakan kendaraan pribadi. Hal inilah yang menjadi sorotan dalam presentasi Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang, di Selangor Mobility Symposium yang dihelat di Kuala Lumpur, Malaysia pada 15 Oktober 2026.

Dalam presentasinya, Gonggomtua menekankan bahwa pengembangan kawasan di sekitar titik transit (transit-adjacent development/TAD) tidak sama dengan pengembangan kawasan berorientasi transit (transit-oriented development/TOD). TAD berfokus pada pembangunan kawasan di sekitar titik transit, sementara TOD mengintegrasikan kawasan, masyarakat, aktivitas, dan ruang publik yang aksesibel dengan mobilitas aktif (berjalan kaki dan bersepeda), serta layanan transportasi publik yang berkualitas.

Untuk mewujudkan kawasan TOD, titik transit perlu didukung konektivitas first dan last mile yang memadai. Ini mencakup akses terhadap layanan pengumpan serta kemudahan menjangkau titik transit dengan berjalan kaki dan bersepeda. Mendorong masyarakat beralih ke mobilitas aktif juga membutuhkan infrastruktur yang aman dan nyaman. Bagi pejalan kaki, misalnya, diperlukan pemisah lalu lintas, penerangan jalan, manajemen kecepatan kendaraan, dan jalur yang aksesibel. Sementara itu, infrastruktur bersepeda perlu dirancang agar aman, nyaman, berkesinambungan, dan menarik.

Integrasi fisik antarmoda juga perlu memastikan perpindahan moda berlangsung cepat, mudah, aman, dan nyaman. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses layanan transportasi publik tanpa menghadapi hambatan berarti dalam perjalanan dari dan menuju titik transit.

Selain penyediaan infrastruktur dan peningkatan layanan, perubahan kebiasaan bermobilitas masyarakat perlu didukung oleh kebijakan push and pull. Pendekatan ini menggabungkan upaya mendorong penggunaan transportasi publik dan mobilitas aktif (pull) dengan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi (push). Dalam konteks Selangor, langkah ini dapat dimulai dengan mengevaluasi tarif dan ketersediaan parkir, serta mengalokasikan kembali ruang jalan untuk pejalan kaki dan bus. Kebijakan lain, seperti tarif kemacetan (congestion pricing), juga dapat dipertimbangkan untuk mengelola penggunaan kendaraan pribadi.

Upaya tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik kawasan di Selangor. Di kawasan perkotaan yang lebih padat, pengembangan kawasan TOD dapat didukung oleh integrasi berjalan kaki, bersepeda, transportasi publik, dan kawasan dengan fungsi beragam (mixed-use), disertai pengelolaan parkir dan lalu lintas. Sementara itu, di kawasan dengan kepadatan lebih rendah, peningkatan layanan pengumpan dan transportasi sesuai permintaan (demand-responsive transit/DRT), akses berjalan kaki yang aman menuju titik layanan, serta pengembangan kawasan yang lebih kompak di sekitar pusat aktivitas dapat menjadi strategi yang relevan.

Sejumlah inisiatif di Selangor menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat mobilitas yang berorientasi pada masyarakat. Pada 2025, layanan Bas Smart Selangor mengangkut sekitar 7,84 juta penumpang dan pada 2026 masih beroperasi di 60 rute. Pemerintah negeri juga tengah mengembangkan Pelan Induk Mobiliti Negeri Selangor (PIMNS), yang mengintegrasikan jalur pejalan kaki, Bas Smart Selangor, DRT, kereta, serta konektivitas first dan last mile. Sepanjang 2020–2025, sebanyak 52 km jalur pejalan kaki juga telah dibangun.

Berbagai inisiatif tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat konektivitas transportasi publik di Selangor. Namun, pengembangan mobilitas yang berorientasi pada masyarakat tetap perlu mempertimbangkan karakteristik tiap kawasan, termasuk akses menuju titik transit dan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

Berbagai inisiatif tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat konektivitas transportasi publik di Selangor. Namun, pengembangan mobilitas yang berorientasi pada masyarakat tetap perlu mempertimbangkan karakteristik tiap kawasan, termasuk akses menuju titik transit dan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Melalui berbagai upaya advokasi dan kolaborasi di kawasan Asia Tenggara, ITDP Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan sistem mobilitas yang inklusif, berkelanjutan, dan rendah emisi.