Di tengah dominasi BBM bersubsidi dan naiknya harga minyak global, urgensi transisi energi makin kuat. Dalam podcast Obrolan K Harian Kompas, Southeast Asia Director ITDP Gonggomtua Sitanggang dan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno membahas tantangan peralihan ke teknologi rendah emisi berbasis listrik. 

Eddy membuka percakapan dengan menyoroti konsumsi Pertalite yang mendominasi hingga 75% penjualan BBM bersubsidi. Tanpa pembatasan, beban fiskal akan terus membengkak—terutama di tengah harga minyak fluktuatif dan pelemahan rupiah. Pemerintah telah membatasi pembelian (50 liter/hari untuk mobil per April 2026), meski kebijakan ini masih dinamis. Di sisi lain, elektrifikasi mulai didorong di berbagai sektor, dari alat berat hingga transportasi darat, serta rumah tangga melalui kompor induksi. 

Namun, menurut Gonggomtua, elektrifikasi bukan solusi instan. Transisi membutuhkan waktu, infrastruktur, dan konsistensi kebijakan. Survei Litbang Kompas menunjukkan dukungan publik sangat tinggi terhadap elektrifikasi dan pengurangan subsidi BBM. Meski begitu, implementasinya kompleks dan tidak bisa berdiri sendiri. 

Pendekatan Avoid–Shift–Improve (A-S-I) menjadi kunci: mengurangi kebutuhan perjalanan (Avoid), beralih ke transportasi umum (Shift), dan meningkatkan efisiensi kendaraan termasuk elektrifikasi (Improve). Tanpa Avoid dan Shift, dampak elektrifikasi akan terbatas. ITDP menekankan pentingnya kota terintegrasi yang memperkuat transportasi publik dan mengendalikan kendaraan pribadi. 

Fokus pada transportasi umum dinilai lebih berdampak. Bus dengan jarak tempuh tinggi dapat menghasilkan pengurangan emisi signifikan jika dialihkan ke listrik, dan sistemnya lebih mudah dioptimalkan. Dukungan publik juga kuat: mayoritas responden menilai elektrifikasi transportasi umum mendesak dan tertarik menggunakannya. 

Meski begitu, tantangan tetap besar: regulasi belum solid, skema insentif dan pembiayaan belum jelas, serta harga bus listrik masih 2–3 kali lebih mahal. Diperlukan intervensi pemerintah pusat, termasuk skema pembelian massal untuk menekan biaya. Di sisi kendaraan pribadi, kekhawatiran soal baterai, jarak tempuh, dan nilai jual kembali masih menghambat, meski SPKLU terus bertambah. 

Transisi ini juga terkait agenda energi nasional menuju Net Zero 2060. Namun, ketergantungan pada energi fosil dan impor komponen seperti baterai masih menjadi tantangan. Karena itu, penguatan industri domestik penting agar manfaat ekonomi tidak bocor ke luar negeri. 

Pada akhirnya, elektrifikasi harus dilihat sebagai bagian dari strategi besar. Efektivitasnya bergantung pada sinergi kebijakan mobilitas dan energi. Eddy menekankan pentingnya produksi dalam negeri sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk beralih, sambil tetap mempertimbangkan risiko seperti limbah baterai. Gonggomtua menambahkan, secara operasional bus listrik sebenarnya lebih murah, namun kepastian regulasi dan koordinasi pusat-daerah tetap krusial untuk membangun kepercayaan publik dan industri.