Kawasan Jabodetabek mencatat lebih dari 4,4 juta pergerakan komuter setiap harinya, dengan sekitar 1,5 juta perjalanan komuter berasal dari wilayah Bodetabek menuju Jakarta. Namun di balik angka itu, sistem transportasi yang melayani pergerakan tersebut masih dikelola secara terpisah oleh berbagai institusi lintas wilayah dan lintas kewenangan. Merespon tantangan tersebut, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bersama Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menuju Kelembagaan Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek” pada 13 Mei 2026 di Jakarta, sebagai bagian dari proyek Comprehensive Low-Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek (CLEAR Jabodetabek).

Forum ini menghadirkan lebih dari 60 peserta dari kementerian, pemerintah daerah, operator transportasi, asosiasi pengusaha angkutan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Agenda utamanya adalah mengidentifikasi tantangan, peluang, dan kebutuhan kelembagaan dalam mewujudkan integrasi transportasi Jabodetabek, khususnya terkait pengelolaan aset, kewenangan lintas wilayah, koordinasi antar operator, serta skema kelembagaan yang dapat mendukung integrasi layanan transportasi.

Dalam sambutannya, Direktur Asia Tenggara ITDP Indonesia Gonggomtua Sitanggang mengakui bahwa proses untuk mengintegrasikan sistem transportasi Jabodetabek akan menjadi perjalanan yang panjang. “Forum ini menjadi langkah awal dari proses yang lebih panjang untuk mengintegrasikan berbagai institusi, kewenangan, dan skema pendanaan transportasi di Jabodetabek. Sebagai bagian dari upaya tersebut, ITDP bersama ViriyaENB berkomitmen menghadirkan pemodelan transportasi skala aglomerasi Jabodetabek sebagai kontribusi bagi Jakarta menjelang peringatan 500 tahun kota ini pada tahun depan. Pemodelan berbasis data ini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan transportasi berkelanjutan di Jabodetabek ke depan,” ujarnya.

Dalam paparan pembuka, Taufiq Hidayat Putra, Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, menegaskan perlunya integrasi tata kelola transportasi kawasan aglomerasi Jakarta.

“Lebih dari 1,5 juta perjalanan komuter dilakukan dari Bodetabek menuju Jakarta setiap harinya sehingga terdapat kebutuhan nyata integrasi pelayanan, tata kelola, dan sistem transportasi kawasan aglomerasi Jakarta. Kehadiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta diharapkan dapat menyinkronkan perencanaan lintas wilayah dan sektor agar layanan transportasi yang lebih terhubung dan berkualitas benar-benar terwujud,” jelasnya.

Urgensi integrasi tersebut juga tercermin dari kondisi layanan di lapangan. Layanan Transjabodetabek yang kini melayani 18 rute hingga wilayah Bodetabek sebagian besar masih dibiayai APBD DKI Jakarta, sementara daerah penerima layanan belum memiliki mekanisme kontribusi yang jelas. Fragmentasi kewenangan dan pengelolaan aset transportasi lintas wilayah juga masih menjadi hambatan utama integrasi layanan.

Temuan awal studi ITDP Indonesia yang dipaparkan oleh Rahmad Wandi Putra, Senior Transport Associate ITDP Indonesia, menunjukkan sejumlah tantangan mendasar, mulai dari belum adanya kerangka kelembagaan yang memiliki kewenangan jelas, belum tersedianya formula pembagian fiskal antarwilayah, hingga pengelolaan aset dan ekspansi layanan yang masih terfragmentasi.

Diskusi kemudian dibagi ke dalam tiga kelompok berdasarkan isu utama tersebut. Kelompok pertama membahas regulasi dan kepemimpinan kawasan aglomerasi Jabodetabek. Peserta menyoroti risiko pembentukan lembaga baru yang berpotensi menimbulkan konflik dengan penyedia layanan transportasi daerah. Selain itu, peserta juga menekankan pentingnya dukungan layanan pengumpan, park-and-ride, infrastruktur first-mile dan last-mile, serta sinkronisasi regulasi dan pendanaan lintas daerah.

Kelompok kedua membahas skema fiskal dan subsidi. Salah satu isu utama yang muncul adalah belum adanya formula pembagian pembiayaan antarwilayah di Jabodetabek. Beberapa alternatif yang diusulkan meliputi skema green financing lintas wilayah dan pembentukan Badan Layanan Bersama (BLB) untuk memperluas akses pendanaan di luar APBD sekaligus mempermudah pengembangan layanan transportasi.

Namun, peserta juga menyoroti dampak sosial dari perubahan kelembagaan tersebut. Operator angkutan eksisting di Tangerang, misalnya, menghadapi penurunan jumlah armada akibat keterbatasan pendanaan. Kehadiran BLB dinilai berpotensi memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha angkot karena dapat memengaruhi keberlangsungan usaha mereka.

Sementara itu, kelompok ketiga membahas persoalan aset dan kewenangan lintas provinsi. Peserta menilai kewenangan pengelolaan halte, trayek, dan layanan transportasi yang masih terbagi antara pemerintah kota/kabupaten dan provinsi menyebabkan koordinasi operasional belum berjalan optimal. Kondisi ini memicu tumpang tindih layanan, ketidaksesuaian lokasi halte dengan kebutuhan penumpang, hingga perbedaan standar pelayanan antarwilayah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, peserta mengusulkan sinkronisasi regulasi lintas provinsi dengan dukungan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan penyedia dasar hukum yang jelas. Peserta juga menyoroti pentingnya pembagian kewenangan yang tegas, komitmen fiskal pemerintah daerah, serta pengelolaan potensi resistensi politik antarwilayah agar integrasi transportasi Jabodetabek dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Diskusi ini juga menghasilkan rekomendasi awal pembentukan kelembagaan transportasi terintegrasi di Jabodetabek sebagai entitas penyelenggara layanan lintas administratif. Kelembagaan tersebut diharapkan hadir bukan untuk menggantikan operator eksisting, melainkan menjadi wadah integrasi yang menyediakan kepastian hukum, standar layanan, dan mekanisme pembiayaan bersama yang adil bagi seluruh wilayah.

FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan CLEAR Jabodetabek yang akan dilanjutkan dengan penyusunan rekomendasi kelembagaan berbasis masukan para pemangku kepentingan, serta pengembangan model transportasi aglomerasi Jabodetabek sebagai kontribusi menuju peringatan 500 tahun Jakarta.