Percepatan elektrifikasi angkutan umum perkotaan tidak cukup dilakukan dengan mengganti bus berbahan bakar fosil menjadi bus listrik. Kesiapan infrastruktur pengisian daya, perencanaan rute dan operasional, pendanaan, regulasi, kelembagaan, hingga kapasitas sumber daya manusia perlu dipersiapkan secara terpadu.

Hal ini menjadi salah satu pembelajaran utama dalam Lokakarya Peningkatan Kapasitas Perencanaan Bus Listrik untuk Angkutan Umum Perkotaan yang diselenggarakan oleh ITDP Indonesia pada 11-12 Agustus 2026 di Jakarta. Kegiatan yang didukung oleh ViriyaENB ini mempertemukan perwakilan pemerintah pusat dan daerah, operator angkutan umum, industri, lembaga donor, mitra pembangunan, serta organisasi lainnya untuk berbagi pengalaman dan mendiskusikan kebutuhan perencanaan bus listrik di berbagai daerah.

Sesi pertama dimulai dengan pemaparan awal mengenai pentingnya elektrifikasi angkutan umum perkotaan dan bagaimana situs e-Bus yang sedang dikembangkan dapat membantu pemerintah daerah untuk merencanakan elektrifikasi transportasi publik di daerahnya. Pemaparan dilakukan oleh Senior Communications and Partnership Manager Fani Rachmita dan Urban Mobility Manager Mizandaru Wicaksono.

Pada sesi pertama, peserta memberikan masukan terhadap pengembangan E-Bus Hub yang meliputi laman Sebaran Bus Listrik dan laman Kalkulator Bus Listrik. Masukan meliputi peta sebaran bus listrik dilengkapi informasi rute, koridor, jam operasional, serta model dan kapasitas bus, fitur pembaruan data real time dari pemerintah daerah maupun operator, serta penggunaan warna dan penambahan ikonografi untuk mengakomodasi pengguna dengan disabilitas buta warna.

Sementara itu, dalam pengembangan kalkulator bus listrik, peserta menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi operasional yang beragam di setiap daerah. Beberapa aspek yang dibahas meliputi jarak tempuh, skema overnight charging dan opportunity charging, biaya perawatan baterai dalam jangka panjang, kebutuhan sumber daya manusia, perubahan harga komponen, serta karakteristik geografis dan kondisi cuaca yang dapat memengaruhi kinerja baterai.

Diskusi juga menyoroti kebutuhan agar kalkulator tidak hanya memberikan hasil kelayakan, tetapi dapat memberikan rekomendasi mengenai skema pembiayaan maupun langkah yang dapat dipertimbangkan apabila suatu skenario belum layak secara finansial. Akses terhadap kalkulator dan platform tersebut juga direncanakan tetap terbuka sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

Kelembagaan, Pembiayaan, dan Infrastruktur Masih Menjadi Isu

Sesi kedua dimulai dengan pemaparan pengalaman daerah dan operator dalam mengoperasikan bus listrik. Dimoderatori oleh Wakil ITDP Indonesia Deliani Siregar, diskusi ini mendatangkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Medan untuk mewakili daerah yang telah mengoperasikan bus listrik dan DAMRI sebagai operator membagi pengalaman tantangan, serta strategi yang diterapkan dalam proses elektrifikasi.

Pengalaman operasional DIY menunjukkan bahwa pemilihan rute, kapasitas baterai, jarak tempuh, dan lokasi charging perlu direncanakan secara terintegrasi agar tidak mengganggu operasional. Investasi infrastruktur charging yang mahal, tarif listrik, serta anggaran yang masih bergantung pada APBD atau Transfer Derah masih menjadi tantangan utama dalam mengelektrifikasi Transjogja.

Di Medan, kelembagaan berperan penting dalam mengelola layanan bus listrik. Penambahan layanan dan armada turut meningkatkan beban kerja pemerintah daerah, sehingga pembentukan UPTD dipandang sebagai salah satu solusi awal. Dalam jangka panjang, kelembagaan dapat dikembangkan menjadi BLUD atau BUMD untuk mendukung pengelolaan operasional dan anggaran yang lebih baik.

Dari sisi operator, DAMRI menekankan bahwa elektrifikasi membutuhkan ekosistem pendukung yang lengkap. Infrastruktur pengisian daya harus direncanakan bersamaan dengan pengadaan bus serta mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia untuk aktivitas pengisian daya dan pemeliharaan di depo.

Melihat Langsung Ekosistem Bus Listrik di Jakarta 

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan site visit ke Depo DAMRI Pupar Cakung pada 12 Agustus 2026. Peserta dari berbagai pemerintah daerah, termasuk Surakarta, Medan, Jawa Barat, Bogor, Semarang, Bandung, Batam, Pekanbaru, Padang, Bali, dan DKI Jakarta, bersama Transjakarta dan DAMRI, mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung pengelolaan armada, infrastruktur pengisian daya, serta sistem pemantauan operasional bus listrik.

Dalam kunjungan tersebut, DAMRI membagikan pengalaman pengembangan armada bus listriknya, termasuk proses yang dimulai sejak 2020 dan pengoperasian bus listrik untuk berbagai kebutuhan layanan. DAMRI saat ini mengoperasikan 316 bus listrik di Jakarta, dengan fasilitas depo dan pengisian daya sebagai bagian dari ekosistem operasionalnya.

Peserta juga mengamati proses pemantauan melalui control room, fasilitas pengisian daya, serta pengelolaan baterai dan depo. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah bagaimana kondisi rute, kontur jalan, dan potensi banjir perlu menjadi bagian dari pertimbangan operasional bus listrik.

Perwakilan Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan bahwa elektrifikasi merupakan bagian dari transformasi sistem transportasi secara menyeluruh. Perencanaan bus listrik perlu mempertimbangkan kebutuhan dan pola perjalanan, kapasitas depo, kebutuhan energi, infrastruktur pengisian daya, kesiapan sumber daya manusia, pemeliharaan, serta keberlanjutan operasional.

Rangkaian diskusi dan kunjungan lapangan ini memperkuat kesimpulan bahwa elektrifikasi transportasi publik bukan sekadar persoalan mengganti teknologi kendaraan, tetapi juga membangun ekosistem transportasi yang memungkinkan layanan publik yang lebih berkelanjutan untuk berjalan secara konsisten. Perencanaan yang terintegrasi, kepastian pendanaan, regulasi yang mendukung, kesiapan infrastruktur, serta kolaborasi antara pemerintah, operator, industri, dan mitra pembangunan menjadi fondasi penting untuk mewujudkannya.

Rangkaian acara ini semakin menegaskan posisi ITDP Indonesia dalam mendukung elektrifikasi angkutan umum perkotaan di seluruh Indonesia.