Meningkatnya mobilitas masyarakat lintas-wilayah Jabodetabek semakin menegaskan kebutuhan akan lembaga pengelolaan transportasi yang terintegrasi. Persoalan ini menjadi fokus dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mekanisme Kelembagaan Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek” yang diselenggarakan oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bersama ViriyaENB melalui program “Comprehensive Low-Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek” (CLEAR Jabodetabek).  

FGD ini merupakan kelanjutan dari diskusi pertama yang dilaksanakan pada 13 Mei 2026. Event kali ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah provinsi dan pemerintah kota di wilayah Jabodetabek, operator transportasi publik, serta sejumlah lembaga dan mitra terkait. Semua pihak yang datang mendiskusikan dan membedah mekanisme kelembagaan, termasuk pembagian kewenangan, pendanaan dan pembiayaan, kerja sama dan pengelolaan aset, serta integrasi data dan tarif. 

Membuka sesi pagi itu, Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang, menegaskan penguatan kelembagaan diperlukan untuk memastikan integrasi transportasi dapat berjalan dengan lancar. “Dalam konteks ini, integrasi kelembagaan tidak hanya berbicara mengenai struktur organisasi ataupun pembagian peran dan kewenangan. Keberhasilannya juga sangat bergantung pada bagaimana mekanisme pendanaan dan pembiayaan disusun, bagaimana kerja sama dan pengelolaan aset dilakukan, serta bagaimana integrasi tarif dan data dapat dibangun lintas wilayah, lintas moda, dan lintas operator.” 

“Pada akhirnya, penguatan kelembagaan transportasi bukanlah tujuan akhir. Yang ingin kita capai adalah sistem transportasi Jabodetabek yang semakin terintegrasi, efisien, dan mampu memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Pada saat yang sama, integrasi ini diharapkan dapat mendukung upaya bersama dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara, serta menurunkan emisi dari sektor transportasi,” lanjut Gonggomtua.  

Hasil dari diskusi menegaskan bahwa  integrasi transportasi Jabodetabek membutuhkan lebih dari sekadar koordinasi antar instansi. Diperlukan kelembagaan dengan fungsi dan kewenangan yang jelas, didukung pendanaan yang berkelanjutan serta integrasi data dan tarif.  

Poin-poin diskusi meliputi:   

1. Para peserta menekankan pentingnya mendefinisikan fungsi dan kewenangan BLB yang lebih jelas. Ini meliputi memperjelas proses pengambilan keputusan, koordinasi antarwilayah dan antarmoda, serta pengelolaan aset. Penguatan kelembagaan juga perlu mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya dan institusi yang telah tersedia agar tidak menciptakan lapisan birokrasi baru yang tidak diperlukan.
2. Sistem tansportasi Jabodetabek yang mencakup beberapa provinsi dan pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal yang berbeda memerlukan kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab pendanaan, termasuk Public Service Obligation (PSO). Diskusi juga menyoroti perlunya skema pendanaan yang berkelanjutan, komitmen penganggaran lintas tahun, serta mekanisme yang dapat mendorong pemerintah daerah untuk berpartisipasi. Dukungan dan insentif dari pemerintah pusat dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat komitmen daerah dalam mendukung layanan transportasi terintegrasi.
3. Rancangan kelembagaan perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme yang dapat diterapkan. Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) diharapkan dapat diterjemahkan menjadi dasar implementasi yang konkret dan memungkinkan untuk diterapkan, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan integrasi transportasi. Komitmen lintas pemerintahan juga perlu dijaga dalam jangka panjang agar keberlanjutan integrasi tidak bergantung pada perubahan kepemimpinan. 

Melalui FGD ini, berbagai masukan dari pemangku kepentingan akan digunakan untuk mempertajam kerangka mekanisme kelembagaan transportasi terintegrasi yang sedang dikembangkan ITDP Indonesia bersama ViriyaENB. Kajian tersebut merupakan pembaruan dari Studi Integrasi Transportasi di Jabodetabek yang dilakukan ITDP pada 2024, dengan mempertimbangkan perkembangan kerangka regulasi dan kelembagaan yang berlaku saat ini.  

“Di bulan Oktober nanti, kami akan meluncurkan hasil studi yang mencakup berbagai temuan dan rekomendasi terkait penguatan integrasi transportasi di Jabodetabek, disertai dengan pemodelan transportasi untuk mendukung kemajuan transortasi menuju integrasi fisik, operasional, dan tarif.” ujar Gonggomtua. 

Pemodelan ini diharapkan dapat menjadi salah satu landasan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merencanakan masa depan mobilitas Jakarta, sekaligus menjadi bagian dari langkah menuju Jakarta yang lebih siap menghadapi tantangan mobilitas.