Peralihan menuju transportasi berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar penggantian kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Integrasi antarmoda, pendanaan yang berkelanjutan, serta akses transportasi yang inklusif dan terjangkau juga menjadi kunci untuk membangun sistem mobilitas yang berpihak pada masyarakat.

Gagasan ini menjadi topik dalam dua sesi diskusi bersama mitra Climate Mobility Collective (CMC) South and Southeast Asia di Bangkok Climate Action Week 2026, Rabu (7/10), di Bangkok, Thailand.

Integrasi transportasi menjadi kunci mobilitas berkelanjutan

Dalam sesi Building People-Centered Mobility: Where Does the Shift Need to Happen in South and Southeast Asia?, Direktur ITDP Asia Tenggara Gonggomtua Sitanggang menjelaskan perjalanan transformasi transportasi publik Jakarta serta tantangan yang dihadapi.

Meski mengalami kemajuan, integrasi transportasi masih menghadapi tantangan, terutama dalam menyediakan konektivitas perjalanan awal dan akhir (first- and last-mile connectivity). Karena itu, integrasi perlu mencakup aspek fisik, tarif, dan kelembagaan. ITDP Indonesia juga terus bekerja sama dengan pemerintah di kawasan Jabodetabek untuk mendorong sistem transportasi yang mengakomodasi pola mobilitas masyarakat lintas wilayah.

Selain integrasi, keterjangkauan menjadi aspek penting dalam mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik. Peningkatan akses terhadap layanan yang terjangkau dapat membuka kesempatan bagi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Strategi komunikasi dan advokasi pun perlu disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran, termasuk generasi muda.

Elektrifikasi membutuhkan skema pendanaan yang tepat

Tantangan pendanaan kembali menjadi sorotan dalam sesi Mobilizing Climate Finance for Sustainable Mobility: Electric Bus Implementation in ASEAN, Financing Mechanisms, and Social Impact.

Dalam diskusi yang membahas pengalaman Thailand dan Indonesia, para peserta menyoroti peran komitmen pemerintah dalam mendorong investasi transportasi rendah emisi. Thailand, misalnya, menerapkan kebijakan 30@30 yang menargetkan kendaraan listrik mencapai 30% dari total produksi kendaraan pada 2030. Upaya tersebut juga didukung oleh partisipasi sektor swasta dan eksplorasi pengurangan emisi karbon sebagai salah satu mekanisme pendanaan.

Sementara itu, Jakarta telah menetapkan target elektrifikasi 100% armada Transjakarta pada 2030, atau sekitar 10.000 bus. Manfaat yang telah teridentifikasi adalah biaya operasional yang lebih rendah bus listrik yang lebih rendah 5% dibanding bus konvensional. Layanan bus listrik yang senyap juga meningkatkan kenyamanan penumpang.

Namun, investasi awal bus listrik masih sekitar dua hingga tiga kali lebih tinggi dibandingkan bus konvensional. Perbedaan biaya ini menjadi salah satu tantangan utama dalam memperluas elektrifikasi. Oleh karena itu, Gonggomtua menekankan perlunya mengeksplorasi model bisnis dan pembiayaan alternatif untuk mengatasi tantangan tersebut. Kombinasi pembiayaan lunak (concessional financing) dan skema sewa armada (fleet leasing) berpotensi meningkatkan efisiensi alokasi anggaran.

Pada tingkat regional, pengadaan kendaraan secara kolektif (bulk procurement), pelibatan lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi publik, serta peningkatan kapasitas pemerintah kota dalam merencanakan dan mengimplementasikan sistem BRT juga dinilai dapat membantu memperluas layanan transportasi berkelanjutan.

Transisi yang inklusif harus melampaui pergantian teknologi

Gonggomtua menegaskan bahwa transisi kendaraan listrik perlu menjadi momentum untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi publik, termasuk bagi penyandang disabilitas. Fitur seperti penanda Braille dan ruang khusus pengguna kursi roda dapat diintegrasikan ke dalam armada bus listrik yang baru diadakan.

Di sisi ketenagakerjaan, elektrifikasi berpotensi membuka kesempatan kerja dalam berbagai bidang. Dalam hal ini, ITDP Indonesia turut mendukung implementasi Transjakarta Academy, termasuk program pelatihan khusus bagi pengemudi bus perempuan. Inisiatif ini berjalan seiring dengan transisi menuju bus listrik untuk mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar dalam sektor transportasi publik.

Dengan demikian, transisi menuju mobilitas berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan teknologi kendaraan, tetapi juga dengan siapa yang dapat mengakses layanan, siapa yang memperoleh manfaat, dan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi pekerja di sektor transportasi.

Selain membahas pendanaan dan inklusivitas, diskusi menegaskan bahwa elektrifikasi saja tidak cukup untuk mengatasi seluruh persoalan transportasi. Kendaraan listrik dapat mengurangi emisi dari knalpot, tetapi tidak dengan sendirinya menyelesaikan kemacetan. Dampak iklimnya pun tetap dipengaruhi oleh sumber listrik yang digunakan untuk mengisi daya kendaraan.

Karena itu, Gonggomtua menekankan pentingnya pendekatan Avoid–Shift–Improve: mengurangi kebutuhan perjalanan yang tidak perlu (Avoid), mendorong peralihan ke moda transportasi yang lebih berkelanjutan seperti transportasi publik dan mobilitas aktif (Shift), serta meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi kendaraan (Improve). Pendekatan ini perlu berjalan beriringan dengan pengembangan kota yang lebih kompak dan elektrifikasi transportasi. Peralihan menuju energi yang lebih bersih juga diperlukan agar manfaat elektrifikasi tidak berhenti pada pengurangan emisi di tingkat kendaraan.

Rangkaian diskusi ini menegaskan bahwa masa depan mobilitas berkelanjutan di Asia Selatan dan Asia Tenggara bergantung pada keterpaduan kebijakan, pendanaan, dan kualitas layanan. Elektrifikasi perlu disertai integrasi antarmoda, aksesibilitas, keterjangkauan, serta perencanaan yang melibatkan masyarakat agar transisi transportasi tidak hanya lebih rendah emisi, tetapi juga lebih adil dan inklusif.