Percepatan transisi menuju transportasi berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar elektrifikasi kendaraan. Integrasi transportasi publik, mekanisme pembiayaan yang tepat, serta layanan yang terjangkau dan inklusif menjadi kunci untuk memastikan transisi memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Hal ini dibahas dalam dua sesi diskusi, Building People-Centered Mobility: Where Does the Shift Need to Happen in South and Southeast Asia? dan Mobilizing Climate Finance for Sustainable Mobility: Electric Bus Implementation in ASEAN, Financing Mechanisms, and Social Impact, dalam rangkaian Bangkok Climate Action Week 2026 di Bangkok, Thailand.

Integrasi Transportasi Publik untuk Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Dalam sesi pertama, Southeast Director ITDP Gonggomtua Sianggang membagikan pengalaman Jakarta mengembangkan transportasi publik, dari sistem yang awalnya banyak bergantung pada angkutan informal hingga pengembangan bus rapid transit (BRT). Meski integrasi berkembang melalui inisiatif seperti JakLingko, konektivitas perjalanan dari dan menuju titik keberangkatan maupun tujuan akhir (first- and last-mile connectivity) masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, Gonggomtua menekankan pentingnya integrasi kelembagaan, tarif, dan fisik, termasuk untuk mengakomodasi perjalanan lintas wilayah Jabodetabek. Untuk mendukung hal ini, ITDP Indonesia terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat integrasi berdasarkan pola mobilitas masyarakat.

Pengalaman India dan Filipina juga menunjukkan pentingnya dukungan kebijakan dalam pengembangan transportasi publik. Archit Fursule dari Climate and Sustainability Initiatives (CSI) menjelaskan bahwa India mulai beralih dari layanan yang banyak bergantung pada angkutan informal menuju operasional yang lebih formal melalui skema Gross Cost Contract (GCC). Perluasan layanan transportasi publik di India turut didukung komitmen pemerintah pusat dan negara bagian yang semakin kuat.

Sementara itu, Maria Golda P. Hilario dari Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC) membagikan pengalaman Filipina dalam elektrifikasi jeepney. Sebagai salah satu pelopor dukungan terhadap elektrifikasi moda tersebut, ICSC melihat transisi ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Namun, penguatan kerangka regulasi dan mekanisme pembiayaan publik masih diperlukan, terutama karena operator menghadapi kesulitan memperoleh pinjaman bank untuk kendaraan listrik. Pengalaman Transjakarta juga menunjukkan pentingnya model bisnis yang sesuai untuk mendukung elektrifikasi.

Pembiayaan Untuk Mempercepat Elektrifikasi Bus

Dalam sesi kedua, Chutinhorn Mangkhong, Director of Transport and Safety Bureau Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) Thailand memaparkan kebijakan 30@30, yang menargetkan kendaraan listrik mencapai 30% dari total produksi kendaraan pada 2030. Thailand juga mendorong partisipasi swasta dan menjajaki pemanfaatan pengurangan emisi karbon sebagai mekanisme pembiayaan bus listrik. Pemerintah turut mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Dari Indonesia, Mohamad Deddy Gamawan, Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan elektrifikasi seluruh armada Transjakarta pada 2030, dengan kebutuhan sekitar 10.000 bus. Tarif kontrak per kilometer bus listrik berukuran besar saat ini sekitar 5% lebih rendah dibandingkan bus konvensional. Namun, investasi awalnya masih dua hingga tiga kali lebih tinggi.

Untuk membiayai transisi, Gonggomtua menyoroti alternatif pembiayaan, termasuk kombinasi pembiayaan lunak (concessional financing) dan sewa armada (fleet leasing). Studi ITDP pada 2023 menemukan bahwa kombinasi tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi alokasi anggaran Transjakarta. Tantangan lain adalah penyediaan lahan pengisian daya bagi mikrobus yang dioperasikan koperasi dan operator individu.

Memastikan Transisi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Elektrifikasi juga membuka peluang meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan kerja. Gonggomtua menekankan bahwa bus listrik dapat dilengkapi fasilitas seperti penanda braille dan ruang khusus pengguna kursi roda. ITDP Indonesia juga mendukung Transjakarta Academy yang memiliki program pelatihan pengemudi bus perempuan.

Sonakshi Saluja, Senior Manager Climate Change and SustainabilityMSC juga menekankan pentingnya pendekatan perencanaan dari untuk memastikan kebutuhan dan perspektif kelompok rentan turut dipertimbangkan dalam pengembangan transportasi. Menurutnya, transisi menuju mobilitas berkelanjutan perlu mendorong terciptanya kota yang lebih inklusif, dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Ia juga menyoroti bahwa penerapan mekanisme kredit karbon untuk mobilitas aktif membutuhkan akuntabilitas yang kuat dan metodologi yang transparan untuk memastikan pengurangan emisi dapat dihitung secara tepat.

Namun, elektrifikasi saja tidak cukup untuk mengurangi emisi transportasi. Gonggomtua menekankan pendekatan Avoid–Shift–Improve: mengurangi kebutuhan perjalanan, mendorong peralihan ke moda berkelanjutan, dan meningkatkan teknologi kendaraan. ITDP Indonesia juga mendorong pengakuan transportasi publik sebagai layanan dasar wajib agar pemerintah dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk penyediaan dan pengembangannya.

Dengan menggabungkan integrasi, pembiayaan yang tepat, elektrifikasi, dan aksesibilitas, transisi transportasi dapat mendukung sistem mobilitas yang lebih terjangkau dan inklusif.