Percepatan adopsi kendaraan listrik membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan kendaraan. Dukungan kebijakan yang konsisten, infrastruktur pengisian daya yang memadai, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem mobilitas listrik yang berkelanjutan. Hal ini menjadi pembahasan dalam Agrivoltaic (APV) & E-Mobility Awareness Workshop yang diselenggarakan pada Rabu (7/10) di Gedung Innopreneurship, IPB University, Bogor.

Workshop ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Korea Energy Agency (KEA), Envelops, Hanyang University, IPB University, PT DAT Mobility Systems, serta ITDP Indonesia, untuk berbagi perspektif mengenai pengembangan kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya.

Belajar dari Korea Selatan: Kebijakan, Insentif, dan Infrastruktur yang Terintegrasi

Dalam sesi pemaparan, Profesor Joonho Ko dari Hanyang University menjelaskan perjalanan Korea Selatan dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Upaya tersebut mencakup pemberian insentif bagi kendaraan ramah lingkungan, uji coba kendaraan listrik, hingga pengembangan layanan bus dan taksi listrik serta sistem penukaran baterai.

Pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa percepatan adopsi kendaraan listrik memerlukan pendekatan kebijakan yang berkelanjutan. Selain insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, konsolidasi kelembagaan, standardisasi regulasi, dan pembangunan infrastruktur pengisian daya perlu berjalan beriringan.

Pembagian peran yang jelas antara pihak swasta dengan pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Pemerintah pusat berperan dalam merumuskan kebijakan, membangun kerangka kelembagaan, dan menyediakan dukungan finansial. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas implementasi kebijakan dan pembangunan infrastruktur, sementara sektor swasta berkontribusi melalui manufaktur kendaraan, penyediaan infrastruktur pengisian daya, dan pengembangan pasar.

Elektrifikasi juga tidak boleh terbatas ke pusat perkotaan saja. Dalam diskusi, Profesor Joonho Ko menyoroti pentingnya masterplan pembangunan infrastruktur pengisian daya di wilayah pedesaan untuk mendukung adopsi sepeda motor listrik. Pulau Jeju, Korea Selatan, menjadi contoh daerah luar pulau utama Korea Selatan yang memiliki tingkat adopsi kendaraan listrik tertinggi di negara tersebut, mencapai 12,2% per Agustus 2026.

Pembelajaran dari Korea Selatan menegaskan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kendaraan, tetapi juga menjawab kebutuhan pengguna.

Infrastruktur Pengisian Daya Masih Menjadi Tantangan di Indonesia

Dalam sesi yang sama, Kemal Fardianto selaku Senior Associate Transport ITDP Indonesia, menyoroti sejumlah tantangan dalam mendorong peralihan masyarakat menuju sepeda motor listrik. Permasalahan ini meliputi keterbatasan infrastruktur pengisian daya, ketidakpastian kebijakan, rendahnya nilai jual kembali kendaraan, hingga terbatasnya pilihan pembiayaan yang menguntungkan konsumen.

Untuk pengguna dengan intensitas perjalanan tinggi, seperti pengemudi ojek daring dan kurir, sistem penukaran baterai (battery swapping) dapat menjadi salah satu alternatif. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan pengisian daya di rumah memerlukan dukungan kebijakan strategis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero), termasuk terkait kapasitas listrik rumah tangga.

Di luar rumah, standardisasi dan interoperabilitas baterai serta infrastruktur pengisian daya cepat juga diperlukan untuk mempermudah penggunaan kendaraan listrik. Kepastian standar antarmuka pengisian daya yang dapat digunakan lintas merek menjadi penting agar pengguna tidak menghadapi kendala akibat perbedaan sistem antarkendaraan.

Melalui diskusi lintas sektor dalam workshop ini, berbagai tantangan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia menjadi pengingat akan pentingnya kolaborasi dalam membangun ekosistem mobilitas yang lebih berkelanjutan. Integrasi kebijakan, infrastruktur yang sesuai kebutuhan pengguna, pemerataan akses, dan transisi menuju energi bersih perlu berjalan beriringan agar elektrifikasi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.