Blok M kini menjadi salah satu pusat aktivitas perkotaan yang mempertemukan beragam identitas, minat, dan komunitas di Jakarta. Namun, keberagaman pengunjung belum tentu mencerminkan inklusivitas kawasan, terutama bagi anak-anak, keluarga, lansia, dan penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan mobilitas berbeda. Hal ini menjadi sorotan dalam talkshow “Menuju Blok M yang Sebenar-Benarnya Inklusif” yang diselenggarakan ITDP Indonesia dalam rangka M Bloc Design Week 2026 pada Sabtu (31/10) di M Bloc Space, Jakarta Selatan. 

Turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini adalah Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo, Kepala Sub bidang Sumber Daya Lingkungan Hidup Bappeda DKI Jakarta Cipta Aditya dari Bappeda DKI Jakarta, Lead Researcher RUJAK Center for Urban Studies Shally Pristine, Senior Experience Design Consultant Somia Customer Experience, Anindya Fitriyanti, dan Head of TOD Asset, Permit, and Business Management MRT Jakarta Riangga Galih. Deputy Director ITDP Indonesia Deliani Siregar hadir sebagai moderator. 

Mewujudkan Blok M yang Sepenuhnya Inklusif    

Diskusi ini berangkat dari hasil walking audit ITDP Indonesia di Blok M yang menilai aksesibilitas, penyeberangan,keselamatan, kenyamanan, serta kemudahan orientasi dari perspektif anak dan keluarga pada 12 September silam. Hasil audit menunjukkan nilai aspek kenyamanan Blok M hanya 1,99/5.  

Selain audit oleh keluarga dan anak, tim ITDP Indonesia juga melakukan penilaian berdasarkan tujuh parameter dalam Pedoman Penentuan Indeks Kelayakan Berjalan (05/P/BM/2023). Hasil audit menunjukkan skor keseluruhan kawasan adalah 62,3/100 yang termasuk ke dalam kategori cukup baik, dengan parameter ketersediaan fasilitas pendukung, infrastruktur inklusif, dan keberadaan penghalang memiliki skor di bawah rata-rata. 

Kedua temuan ini menegaskan inklusivitas kawasan perlu mempertimbangkan konektivitas antarruang, kemudahan orientasi, keselamatan perjalanan, serta pengalaman pengguna dengan kebutuhan berbeda juga perlu menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan. 

Mengembangkan Blok M sebagai ruang bersama 

Syafrin menegaskan bahwa pengembangan Blok M perlu dilakukan bersama masyarakat dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan berbagai kelompok pengguna. Menurutnya, kawasan Blok M tidak hanya diarahkan menjadi pusat transportasi dan aktivitas ekonomi, tetapi juga ruang publik yang inklusif, berkelanjutan, dan dapat dinikmati seluruh warga.  

“Blok M harus dibangun bersama masyarakat, bukan melalui pendekatan satu arah. Kami ingin setiap warga, baik yang tinggal maupun berkunjung, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses, beraktivitas, dan menikmati kawasan ini,” ujar Syafrin. 

Sejalan dengan itu, Syafrin menjelaskan pengembangan Blok M sejalan dengan pendekatan Jakarta Active City yang mendorong aktivitas perkotaan dari aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Menurutnya, perkembangan kawasan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas ruang publik serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.  

“Pengembangan kawasan yang semakin aktif harus diikuti dengan perhatian terhadap inklusivitasnya. Kuncinya ada pada koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarpihak, termasuk melibatkan masyarakat agar peningkatan kualitas kawasan benar-benar memberikan manfaat bagi semua,” ujar Cipta.  

Sementara itu, Riangga memaparkan rencana pengembangan Blok M melalui proyek Blok M Ultimate, yang mengusung konsep kawasan kreatif dengan integrasi transportasi, aktivitas komersial, ruang terbuka hijau, dan hunian.  

“Kami ingin menghadirkan konektivitas yang lebih baik antara terminal, stasiun MRT, ruang terbuka hijau, dan berbagai aktivitas di kawasan Blok M. Pengembangannya juga membutuhkan koordinasi dengan para pengelola kawasan dan masukan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas,” jelas Riangga. 

Merespons soal pengembangan hunian, Shally mengingatkan bahwa pengembangan kawasan TOD tidak hanya mengintegrasikan transportasi dan aktivitas komersial, tetapi juga  memastikan ketersediaan hunian terjangkau. Tanpa intervensi kebijakan, peningkatan nilai kawasan berpotensi mendorong kenaikan harga tanah dan membatasi akses masyarakat untuk tinggal di kawasan yang semakin berkembang.   

Sementara dari perspektif desain pengalaman pengguna (user experience), Anindya menekankan bahwa peningkatan inklusivitas dapat dilakukan melalui intervensi fisik maupun nonfisik, termasuk layanan dan informasi yang mendukung pengalaman pengunjung sejak tiba hingga meninggalkan kawasan. Perbaikan sederhana, seperti penyediaan petunjuk arah dan informasi fasilitas ramah keluarga, dapat menjadi langkah awal yang kemudian dievaluasi dan dikembangkan.  

Pentingnya akses informasi juga disampaikan oleh perwakilan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) dalam sesi tanya jawab. Mereka menyoroti keterbatasan aksesibilitas visual di Blok M, termasuk petunjuk arah, informasi keamanan, serta kejelasan pihak pengelola yang dapat dihubungi. Masukan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi trotoar atau jalur penghubung, tetapi juga ketersediaan informasi yang dapat dipahami dan digunakan oleh berbagai kelompok, termasuk komunitas Tuli. 

Dalam diskusi tersebut, ITDP Indonesia menggarisbawahi pentingnya memastikan desain yang inklusif sejak tahap perencanaan, termasuk mempertimbangkan kebutuhan kelompok dengan hambatan mobilitas dan kemampuan ekonomi yang berbeda. Pendekatan ini menjadi semakin relevan seiring berbagai rencana pengembangan Blok M sebagai kawasan berorientasi transit (Transit-Oriented Development/TOD).