Pada Kamis, 7 Mei 2026, Southeast Asia Director ITDP Gonggomtua Sitanggang diundang sebagai pembicara di Kuliah Umum Program Visiting Top Professor dengan tema “Mobility as a Service: Challenges and Opportunities”, yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret di Solo.  

Agenda seminar hari itu adalah tantangan transportasi perkotaan Indonesia yang setiap harinya semakin kompleks. Kondisi ini berdampak pada produktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Kedatangan transformasi teknologi digital membawa efek positif lewat penyediaan layanan lebih baik dengan adanya terintegrasi, responsif, dan berbasis data. Transformasi ini juga mendukung sistem pembayaran digital yang komprehensif. 

Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang ditinggalkan dari transformasi pembayaran digital ini? Dalam presentasinya yang berjudul “Seamless Mobility in Practice A Case Study of Multimodal Booking and Payment System”, Gonggomtua menjelaskan opsi pembayaran tunai masih dibutuhkan untuk mengakomodasi kelompok rentan yang cenderung memiliki pengetahuan digital yang minim. 

Dalam paparannya, Gonggomtua menjelaskan konsep Mobility as a Service (MaaS) yang mengutamakan pengalaman pelanggan yang bisa mengintegrasikan berbagai moda transportasi dalam satu sistem. Komponen kuncinya berupa 1) moda transportasi terintegasi; 2) integrasi sistem pembayaran; 3) perencanaan perjalanan; dan 4) informasi dan dukungan dalam real time. MaaS memiliki berbagai keunggulan yang bisa mendorong peningkatan penumpang, kepuasan pelayanan, pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemacetan lewat opsi moda transportasi yang bisa diandalkan, dan dependensi terhadap kendaraan pribadi.  

Transportasi terintegrasi adalah kunci dari kesuksesan MaaS. Integrasi tidak hanya terbatas ke integrasi institusi pengelola dan operasional, tapi juga mencakup integrasi infrastruktur fisik, harga tiket dan sistem pembayaran dalam satu sistem, dan sistem informasi yang komprehensif. Integrasi harga tiket sudah ditunjukkan lewat maximum cap harga tiket MRT, Transjakarta, dan Jaklingko, dengan harga maksimal Rp 5.000 untuk Transjakarta dan Jaklingko dan Rp 10.000 untuk MRT, Transjakarta, dan Jaklingko selama durasi perjalanan 3 jam.  

Namun, sistem transportasi urban Jakarta (angkot, BRT, LRT, MRT, dan yang lainnya) perlu untuk meningkatkan dan mengaplikasikan sistem pembayaran digital universal. Efek positif dari implementasi ini adalah peningkatan kemudahan pengguna, data dan informasi perjalanan penumpang untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik, dan memungkinkan subsidi yang lebih tebat sasaran.  

Sayangnya, hal ini belum diimplementasikan di moda transportasi publik Jakarta. Angkot hanya menerima pembayaran tunai, sementara Transjakarta, MRT, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan KRL tidak menerima sama sekali. Transjakarta dan Jabodebek tidak menerima single trip card, padahal MRT, LRT Jakarta, dan KRL menerima. Sistem pembayaran yang terfragmentasi ini tidak hanya membingungkan penumpang, tapi juga membatasi pengguna untuk mengakses sebagian moda transportasi.  

Namun bukan berarti usaha untuk mengintegrasikan sistem pembayaran transportasi umum belum dilakukan oleh pemerintah Jakarta. Aplikasi Jaklingko mengintegrasikan moda transportasi yang dikelola oleh BUMD Jakarta dengan layanan ride-hailing Grab dan memudahkan pengguna untuk merencanakan, memesan, dan membayar tiket perjalanan mereka. Sistem ini juga memberikan harga tiket subsidi untuk lansia, siswa, dan lainnya.  

Pecahnya sistem integrasi ini tidak bisa dilepaskan dari perbedaan prioritas transportasi umum di tiap daerah. Maka diperlukan entitas  transportasi yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi di daerah Jabodetabek. Maka dari itu, ITDP mengajukan sistem pembayaran dengan satu kartu dan pembayaran berbasis NFC handphone (Apple Pay, Google Play, Alipay, Samsung Wallet, dan lainnya). Selain itu, inovasi struktur pembayaran seperti harga tiket maksimal, minus ride system (pengguna bisa melakukan perjalanan dengan saldo tidak mencukupi dan dipotong setelah pengisian saldo selanjutnya) diskon berdasarkan frekuensi penggunaan, mileage service (pengumpulan poin berdasarkan jarak perjalanan yang bisa digunakan untuk pembayaran tiket selanjutnya) juga perlu diimplementasikan untuk menarik dan mempertahankan pengguna untuk terus menggunakan transportasi publik.

Namun lebih pentingnya lagi adalah penerimaan pembayaran tunai, seperti yang diberlakukkan di London dan Taipei. Hal ini diperlukan untuk mengakomodasi kelompok rentan yang memiliki pemahaman pembayaran digital yang rendah sambil membantu mereka untuk transisi ke pembayaran digital.

Harapannya, dalam beberapa waktu ke depan pengembangan pembayaran yang lebih komprehensif meliputi pembayaran satu pintu dengan satu kartu, penggunaan kartu debit dan kredit serta pembayaran via NFC, ditambah dengan pembayaran tunai akan membantu masyarakat dari berbagai lapisan untuk lebih mudah mengakses transportasi publik.