Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia menargetkan adopsi 2 juta unit mobil listrik, 13 juta unit kendaraan listrik roda dua, dan elektrifikasi 90 persen armada transportasi publik perkotaan di tahun 2030. Komitmen elektrifikasi nasional telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 55/2019 yang kemudian diubah melalui Perpres No. 79/2023 tentang Percepatan Program KBLBB untuk Transportasi Jalan.

Target ambisius ini datang dari besarnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan sektor transportasi yaitu sebesar 25% dari total emisi GRK nasional. Hal ini diakibatkan oleh tingginya kepemilikan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil dan rendahnya penggunaan transportasi publik, dengan mode share transportasi publik hanya berkisar 2-15% di kota-kota besar.

Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah menjadikan inovasi industri transportasi nasional yang lebih rendah emisi sebagai fokus utama kebijakan. Hal inilah yang menjadi topik dalam event “Green and Smart Transportation: Inovasi Industri Transportasi Nasional Untuk Keberlanjutan Masa Depan” yang diadakan di Gedung MPR RI, Jakarta Pusat.

Event yang berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026 ini dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Eddie Baskoro Yudhoyono (Ibas), fraksi Partai Demokrat Komisi V, XI, dan XII DPR RI, ITB, ITS, Universitas Trisakti, Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ), Asosiasi Ekosistem Mobil Listrik (AEML), industri transportasi, dan penyedia layanan taksi dan ojek daring. Southeast Asia Director ITDP Gonggomtua E. Sitanggang dan Senior Transport Associate ITDP Indonesia Rahmad Wandi Putra turut hadir sebagai peserta.

Acara dibuka dengan sambutan Ibas selaku Wakil Ketua MPR RI. Dalam sambutannya, ia menyoroti urgensi transisi energi untuk peningkatan kualitas pelayanan di sektor transportasi berbagai daerah.

“Indonesia merupakan salah satu pengguna energi terbesar di kawasan. Kita juga menghadapi tantangan emisi yang terus meningkat serta kesenjangan infrastruktur di berbagai daerah. Karena itu, transisi menuju energi baru dan terbarukan harus dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan tetap berpihak pada masyarakat,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Forum ini ditujukan untuk mencari titik penting pembangunan infrastruktur dalam mendukung green dan smart transportation di seluruh titik kegiatan Indonesia. Hasil diskusi ini akan diformulasikan sebagai kegiatan prioritas oleh MPR dan DPR untuk mendukung transportasi publik nasional.

Sesi dilanjutkan dengan diskusi yang membahas kondisi transportasi dan transisi energi Indonesia. Beberapa poin yang mengemuka antara lain pembangunan infrastruktur transportasi publik yang telah terintegrasi dengan teknologi, akselerasi transisi ke moda transportasi hijau, dan bantuan pembangunan transportasi publik untuk pemerintah daerah.

Dalam kesempatan ini, ITDP menyorot kondisi transportasi publik di Indonesia yang masih kurang baik. Hanya Jakarta yang sejauh ini terhitung memiliki transportasi publik yang memadai, sementara daerah-daerah lain masih tertinggal. Salah satu faktor penyebabnya adalah sedikitnya kepala daerah yang berkomitmen dalam menjadikan transportasi publik sebagai program prioritas; di tahun 2024, hanya ada 8 kota yang menyediakan anggaran 0,5% APBD untuk transportasi publik. Walau begitu, Pekanbaru, Semarang, dan Batam menjadi contoh baik karena telah menetapkan transportasi publik sebagai belanja wajib mereka.

Isu lainnya yang juga ikut diangkat adalah tantangan transisi elektrifikasi untuk industri. Bagi penyedia layanan ojek daring dan taksi, tantangan utama berupa kebutuhan modal yang tinggi, meliputi harga kendaraan yang lebih mahal dibanding kendaraan pembakaran konvensional, jumlah SPKLU yang sedikit, dan minimnya layanan purna jual.

Dari segi ekosistem kendaraan listrik, insentif yang ada sekarang dinilai lebih banyak diberikan ke sisi hilir (konsumen) dan cenderung mengabaikan sisi hulu (industri). Padahal industri kendaraan listrik Indonesia memerlukan arahan dan dukungan yang besar dari pemerintah agar industri kendaraan listrik Indonesia dapat naik kelas dari pengguna menuju inovator. Hal ini bisa dilakukan lewat penguatan TKDN, industri sel baterai, hilirisasi mineral strategis, serta keberlanjutan riset dan pengembangan industri. 

Selain penguatan industri produksi, pemerintah juga patut memerhatikan sektor daur ulang teknologi. Saat ini sektor tersebut belum mampu mengolah sampah baterai kendaraan listrik yang terus meningkat.

Para pelaku industri menunjukkan bahwa transisi rendah emisi Indonesia sedang berjalan. Yang dibutuhkan agar transisi ini bisa berkembang adalah dukungan pemerintah lewat pembuatan kebijakan, skema pembiayaan, iserta nfrastruktur energi yang menyokong industri.

Acara ditutup dengan kesimpulan bahwa keberhasilan transportasi cerdas dan hijau tidak hanya diukur dari jumlah kendaraan listrik dan SPKLU, tapi lewat kemampuan negara dalam membangun ekosistem transportasi, energi, industri, pembiayaan, dan regulasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.