Gejolak harga energi global dan tekanan fiskal akibat subsidi BBM yang terus membengkak semakin membentuk urgensi bagi Indonesia untuk mempercepat transisi menuju transportasi berkelanjutan. Akan tetapi, perjalanan menuju transisi tersebut masih menghadapi hambatan yang lebih dalam dari sekadar ketersediaan teknologi: kesenjangan implementasi, keterbatasan kelembagaan, dan strategi yang masih terpusat pada kota-kota besar dan pengembangan jaringan infrastruktur semata.

Hal inilah yang menjadi topik utama dalam Thought Leadership Discussion yang bertajuk “Transportasi Publik dan Transisi Energi: Sudahkah Indonesia Membangun Sistem yang Tepat dan Resilien?” yang diselenggarakan oleh ITDP Indonesia pada 5 Agustus 2026. Bertempat di Jakarta Selatan, event ini menghadirkan Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Muiz Thohir, Wakil Presiden Penjualan & Pemasaran Perum DAMRI, Teguh Aditya Dharma, Wakil Direktur ITDP Indonesia Deliani Siregar, dan Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa sebagai pembicara.

Transformasi Transportasi Publik Saja Tidak Cukup

Acara dibuka dengan pemaparan studi terbaru ITDP “Indonesia Transport Scoping Study” oleh Wakil Direktur ITDP Indonesia Deliani Siregar. Studi ini mengidentifikasi 11 kota yang siap memulai elektrifikasi bus, dengan potensi penurunan gas rumah kaca (GRK) hingga 24 persen dan polusi udara hingga 68 persen. Dalam konteks Transjakarta, elektrifikasi bus diprediksi mampu menghemat sekitar 120 juta liter BBM dan mengurangi emisi hingga 277 ribu ton CO₂e setiap tahun.

Walau begitu, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh sistem transportasi publik Indonesia. Insentif dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 saat ini baru mampu menekan sekitar 2 hingga 5 persen biaya investasi awal bus listrik, sementara harga bus listrik masih 250 hingga 300 persen lebih tinggi dibandingkan bus konvensional. Hal ini berkontribusi pada rendahnya populasi bus listrik yang baru mencapai 867 unit (Kemenhub, 24 Juni 2026).

“Hasilnya ternyata bukan lagi soal teknis atau teknologi, tetapi tantangan utamanya mengenai tata kelola, kelembagaan, dan kebijakan yang belum secara menyeluruh, belum komprehensif, dan belum terintegrasi untuk mendukung teknologi yang sudah ada,” ucap Deliani.

Mengenai tantangan ini, Deliani mengungkapkan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, lembaga donor, hingga organisasi masyarakat sipil telah menyepakati untuk meningkatkan penggunaan layanan transportasi publik. Namun, strategi yang dijalankan masih terlalu bertumpu pada pendekatan pull (transportasi publik, pembangunan berorientasi transit (TOD), serta penambahan rute dan moda transportasi publik rendah emisi). Padahal, pendekatan push (manajemen parkir, electric road pricing (ERP), dan kawasan rendah emisi (KRE)) juga diperlukan untuk mendorong transisi mobilitas masyarakat ke transportasi publik.

Transisi ke transportasi publik tidak hanya menekan emisi GRK dan polusi, tetapi juga mengurangi biaya transportasi masyarakat yang dapat memakan lebih dari 30 persen pendapatan bulanan. Angka ini jauh di atas angka rekomendasi maksimal Bank Dunia berupa 10 persen. Imbasnya adalah berkurangnya akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hingga kesempatan kerja.

Namun, Deliani menegaskan bahwa reformasi transportasi publik dan elektrifikasi bus adalah dua agenda yang tidak bisa dipisahkan. “Tanpa tata kelola transportasi publik yang baik, bus listrik hanya mengganti mesin di atas sistem yang sama-sama belum efisien. Sebaliknya, ketika reformasi transportasi publik berjalan beriringan dengan elektrifikasi, manfaatnya dapat dikunci dalam jangka panjang. Efisiensi biaya operasional bus listrik yang 30 hingga 40 persen lebih rendah dibandingkan bus diesel juga membuka peluang menghadirkan layanan yang lebih terjangkau bagi jutaan penumpang setiap hari.”

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan sektor transportasi adalah konsumen minyak terbesar di Indonesia. Apabila tidak diintervensi, emisi transportasi jalan diproyeksikan mencapai 561 juta ton CO2 pada 2060 dalam skenario agresif.

“Kalau kita ingin memiliki ketahanan energi, kita harus mengurangi ketergantungan terhadap energi fossil, khususnya BBM impor karena dampaknya langsung terasa terhadap kondisi fiskal negara. Cara paling logis adalah memperkuat transportasi publik dan mempercepat elektrifikasinya. Teknologinya sudah matang, harga baterai terus menurun, dan manfaatnya jauh lebih luas karena dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya

Merespons pernyataan IESR, Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Muiz Thohir mengatakan krisis energi saat ini justru menjadi momentum untuk mempercepat agenda transformasi transportasi publik yang selama ini telah dipersiapkan pemerintah. “Kementerian Perhubungan menempatkan elektrifikasi transportasi publik sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan 2025-2029. Transformasi ini membutuhkan peran semua pihak. Dari sisi pemerintah, kami akan terus melakukan penyempurnaan regulasi sesuai kewenangan Kementerian Perhubungan, sementara setiap pemangku kepentingan diharapkan menjalankan perannya masing-masing agar ekosistem transportasi publik dapat berkembang lebih cepat.”

Komitmen tersebut tercermin dalam peta jalan elektrifikasi transportasi publik perkotaan yang disusun Kementerian Perhubungan bersama ITDP Indonesia, dengan target 100 persen bus listrik pada 2045. Untuk mencapainya dibutuhkan investasi sekitar Rp116 triliun, yang diproyeksikan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 41 persen atau setara 8,8 juta ton CO₂e, sekaligus mengurangi konsumsi BBM sekitar 392 ribu kiloliter per tahun.

Ia juga menilai diperlukan pembangunan dan penguatan transportasi publik. Untuk mendukung hal ini, pemerintah memberikan stimulus pembangunan transportasi publik daerah lewat skema program buy the service (BTS) sejak 2020. Skema ini sendiri sudah dilakukan di Medan, Jogja, Solo, dan Makassar.

Bertumpu Pada Integrasi Lembaga dan Kebijakan Pusat dan Daerah

Senada dengan pernyataan Kemenhub, Koordinator Transportasi Darat dan Perkeretaapian Kementerian PPN/Bappenas Handhi Setiawan Adiputra mengatakan transformasi transportasi publik perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka panjang. Ia menilai sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kunci agar lebih banyak kota mampu membangun sistem transportasi publik yang berkelanjutan.

Wakil Presiden Penjualan dan Pemasaran Perum DAMRI Teguh Aditya Dharma membagikan pengalaman Perum DAMRI sebagai operator. Melayani 43 cabang dengan lebih dari 3.291 bus di 659 rute di seluruh Indonesia, Perum DAMRI berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah bus listrik Transjakarta. Angka bus listrik Transjakarta terus meningkat: dari 26 unit di 2023, 90 unit di 2024, 200 unit pada 2025, dan sekarang mencapai 316 unit.

“Pengalaman kami menunjukkan tantangan utama bukan lagi pada teknologinya, melainkan kesiapan ekosistemnya. Infrastruktur pengisian daya, kepastian kontrak jangka panjang, serta model pembiayaan yang mampu memberikan kepastian investasi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan elektrifikasi,” ucapnya.

Menutup diskusi, para narasumber sepakat bahwa krisis energi perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat reformasi transportasi publik. Elektrifikasi bus dinilai tidak dapat berjalan sendiri tanpa penguatan sistem transportasi, kepastian regulasi, model bisnis operator yang berkelanjutan, komitmen bersama lintas sektor, serta sinkronisasi perencanaan dan pembiayaan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Karena itu, transportasi publik dapat menjadi bagian dari strategi ketahanan energi nasional sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.