Kebutuhan dan upaya untuk mempercepat elektrifikasi di Indonesia menghadapi tantangan yang unik dan kontekstual. Perkotaan dan pedesaan menghadapi tantangan elektrifikasi yang berbeda. Ketika kota sedang dalam proses elektrifikasi transportasi, desa masih bergumul dengan akses listrik yang belum andal. Hal ini membuat transisi ke kendaraan elektrik di desa lebih sulit. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam sesi “Equitable Electrification: Bridging the Rural–Urban Divide in Indonesia” di Katadata SAFE 2026, Rabu (16/9).

Sesi ini menghadirkan Direktur ITDP Asia Tenggara Gonggomtua Sitanggang, Policy Strategist Yayasan Indonesia CERAH Dwiki Mahendra, dan Executive Director Yayasan Rumah Energi Sumanda Tondang.

Dwiki menyebut agenda elektrifikasi Indonesia seharusnya tidak hanya diarahkan pada kendaraan listrik dan transportasi perkotaan, tapi juga menjembatani kesenjangan akses listrik pedesaan. Ia melihat program 100 gigawatt dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya pemerintah dapat menawarkan fondasi dan menjadi sumber listrik bersih untuk perkotaan dan menjadi solusi pemenuhan elektrifikasi dasar di daerah pedesaan.

Sumanda memandang penyetaraan akses listrik di pedesaan memiliki kaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktivitas masyarakat. “Elektrifikasi itu harus menjadi instrumen untuk bagaimana masyarakat bisa berkembang secara ekonomi,” kata Sumanda. Model energi berbasis sumber daya lokal yang digerakkan oleh masyarakat dapat menjadi solusi untuk isu ini.

Sementara itu, dari sisi transportasi, Gonggomtua menekankan bahwa elektrifikasi tidak hanya persoalan penggantian teknologi, tetapi juga momentum dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.

“Saat ini, hanya 583 bus listrik yang beroperasi untuk angkutan umum perkotaan,” tutur Gonggomtua. Ia mengungkapkan untuk mendorong adopsi bus listrik, insentif fiskal dan non-fiskal serta intervensi model kontrak dapat menurunkan kebutuhan biaya bus listrik.

Ia melanjutkan ITDP Indonesia merekomendasikan arah dan mandat adopsi bus listrik, kebijakan pendukung lintas sektor, serta kebijakan dan panduan teknis implementasi yang akan difasilitasi oleh ITDP lewat e-Bus Hub pada November nanti.

“Kami membuat matriks elektrifikasi transportasi publik – hal-hal penting untuk memenuhi adopsi bus listrik adalah keberadaan layanannya, lembaga otoritas, penyediaan anggaran, operator, perencanaan, kemampuan fiskal, stabilitas, serta ketersediaan jaringan listrik.”

Selain mengisi sesi tematik, ITDP Indonesia juga menyelenggarakan booth tarot di mana pengunjung bisa menarik kartu tarot bertuliskan permasalahan kota masa kini. Setelah menarik kartu, staf ITDP akan membicarakan soal permasalahan dalam kartu dan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Kartu yang telah ditarik bisa dibawa pulang oleh pengunjung sebagai merchandise.

Elektrifikasi yang berkeadilan membutuhkan pendekatan yang melampaui pergantian teknologi. Baik di perkotaan maupun pedesaan, elektrifikasi perlu didukung oleh kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, infrastruktur, serta perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Dalam konteks transportasi publik, elektrifikasi juga perlu menjadi momentum untuk menghadirkan layanan yang lebih berkualitas, terjangkau, dan dapat diandalkan.

Dengan memastikan seluruh ekosistem tersebut berjalan secara selaras, elektrifikasi dapat menjadi bagian dari transformasi sistem yang lebih besar: mendorong mobilitas yang lebih bersih di perkotaan sekaligus memperluas akses energi dan peluang ekonomi di pedesaan. Transisi energi pada akhirnya bukan hanya tentang apa yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan, tetapi tentang bagaimana manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkeadilan.