Post

JAKARTA: Tarif angkutan umum perkotaan (angkot) di Jakarta yang relatif rendah menyulitkan operator meningkatkan kualitas pelayanannya dengan memperbaiki kondisi fisik armada maupun program peremajaannya. Direktur eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Dharmaningtyas mengatakan kondisi angkutan umum masal sekarang iterjadi kerana operator tidak sanggup mengganti spare part secara berkala akibat minimnya pendapatan mereka. http://www.bisnis.com/infrastruktur/transportasi/29442-tarif-rendah-angkot-sulitkan-peningkatan-layanan

Post

Harapan warga Ibu Kota untuk mendapatkan layanan transportasi yang nyaman dan aman sulit terwujud, sebab kondisi angkutan umum semakin buruk. Rencana peremajaan angkutan umum berjalan di tempat. Kondisi ini semakin diperparah dengan perilaku sopir yang kerap ugal-ugalan mengancam keselamatan penumpang maupun pengguna jalan. Peneliti dari Institut for Transportation and Development Policy (ITDP) Yoga Adiwinarto berpendapat,…

Post

VIVAnews – Pembangunan dua ruas tol dalam kota rute Kalideres (Semanan)-Pulogebang segera dimulai pada 2012. Proyek yang ditargetkan rampung 2014 ini diharapkan mampu menjadi alternatif penanganan kemacetan ibukota. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan pembangunan ini merupakan bagian tahap pertama dari enam ruas tol dalam kota yang rencananya akan dibangun. "Dipilihnya rute itu karena kawasan…

Post

Kemacetan di Jakarta sudah semakin meresahkan. Bukan hanya akibat minimnya angkutan umum, tetapi kemacetan juga bisa disebabkan, antara lain, perbaikan jalan, kendaraan yang mogok atau seenaknya parkir, tetapi terkadang disebabkan oleh kesigapan petugas lalu lintas dalam mempersiapkan atau mensterilisasi lintasan untuk pejabat yang akan melintas di jalan protokol. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mengatasinya dengan…

Post

Pemasangan kamera pengawas close circuit television (CCTV) di perempatan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat dinilai efektif mengurangi pelanggaran lalu lintas. Sejak diterapkan Sistem electronic traffic law enforcement (ETLE) atau tilang dengan sistem elektronik, jumlah pelanggaran menurun drastis setiap bulan. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Royke Lumowa mengatakan, sejak dipasang kamera pengawas pada Februari…

Post

 Wali Kota Surakarta Joko Widodo menyatakan siap dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bekalnya memimpin Kota Surakarta dinilai sudah cukup untuk memimpin kota megapolitan seperti Jakarta. Namanya sempat disebut layak memimpin ibu kota. "Ya, siap!" kata wali kota yang akrab disapa Jokowi ini di rumah dinasnya, Loji Gandrung, Surakarta, Ahad 26 Juni 2011 lalu. Perbincangan tentang…

Post

Jakarta Capital City Government’s policy to develop a public transportation through Transjakarta buses is quite an appropriate step to reduce the traffic congestion. Unfortunately, it is not supported by the central government which should stop the import of cars and motorcycles due to rapid increase in motor vehicles numbers that make it hard to overcome…

Post

DPRD DKI Jakarta akan mengevaluasi terlebih dulu pelaksanaan Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) 2000-2010 sebelum mengesahkan RTRW yang terbaru, 2010-2030. Evaluasi sendiri rencananya baru akan dilakukan pekan depan. Ketua Badan Legislatif Daerah DPRD DKI, Triwisaksana, mengungkap itu ketika dihubungi Tempo, Senin 27 Juni. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta banyak melanggar Perda RTRW…

Post

Ruwetnya penataan transportasi di Jabodetabek mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membentuk institusi Otoritas Transportasi Jabodetabek (OTJ). Diharapkan akhir tahun perangkat OTJ dapat segera dibentuk.

"Kami berharap akhir tahun ini master plan yang sedang disempurnakan dapat rampung seiring dengan pemilihan tim OTJ. Kami berharap 2012 nanti OTJ sebagai institusi akan bisa efektif berjalan," ungkap manajer proyek Jabodetabek Urban Transportation Policy Intergratio Project (JUTPI) dari Kemenko Perekonomian Amilia Aldian, Kamis (23/6).

Selengkapnya: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/24/236900/35/5/Pemerintah-Bentuk-Otoritas-Masalah-Transportasi-di-Jabodetabek

Subscribe

Sign up for updates on our projects, events and publications.

SIGN UP